JAKARTA,SumselPost.co.id — Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo ditandai dengan upaya melakukan perubahan fundamental, terutama dalam menutup kebocoran kekayaan negara, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa merah putih, dan sekolah rakyat.
“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi. Karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” tegas Andre dalam dialektika demokrasi, ““Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional”, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Hadir sebagai pembicara antara lain; Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP), Mardani Ali Sera (F-PKS), Ahmad Irawan (F-Golkar), Oleh Soleh (F-PKB), dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah.
Lebih lanjut Andre berharap masyarakat, termasuk pihak yang kerap mengkritik pemerintah, menilai kebijakan Prabowo secara objektif dan tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan pilihan politik. “Keberanian mengambil kebijakan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari persoalan harga pangan, pemangkasan anggaran daerah, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesejahteraan guru.
Mardani menegaskan, PKS mengambil posisi kritis, konstruktif, dan solutif serta tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian maupun kekurangan yang masih perlu diperbaiki. “Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.
Ia juga mengingatkan agar penilaian terhadap pemerintahan tidak terjebak dalam ruang gema atau echo chamber, yakni lingkungan yang hanya menyuarakan pandangan positif atau sebaliknya terus-menerus menyampaikan kritik negatif.
Menurut Mardani, perbedaan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo harus disikapi secara proporsional dengan memperhatikan metode penelitian masing-masing lembaga.
Persoalan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras, tetapi juga harus mencakup kecukupan protein hewani, sayuran, dan sumber gizi lainnya. “Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” ungkapnya.
Mardani juga menyoroti keterbatasan peran Perum Bulog dalam menyerap dan menguasai cadangan beras nasional. Ia menyebut porsi cadangan yang dikuasai Bulog masih sekitar 14–15 persen, sementara sebagian besar berada di tangan swasta. Kondisi tersebut, membuat kebijakan pemerintah dalam menjaga harga di tingkat petani belum sepenuhnya berdampak pada harga yang dibayar masyarakat.
Tingginya harga beras di tingkat konsumen yang dalam pemaparannya disebut mencapai Rp15.000 per kg. Karena itu, ia mengusulkan agar peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok diperkuat, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani. “Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” tambahnya.
TKD
Selain pangan, Mardani menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya terus menekan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik. Sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, keterbatasan anggaran membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan menjalankan program serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Misalnya terkait pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang menurutnya menambah beban fiskal daerah ketika ruang anggaran semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali pembagian anggaran antara pusat dan daerah dengan mengacu pada semangat otonomi daerah. Bahwa desentralisasi tidak cukup diwujudkan melalui pembagian kewenangan administratif, tetapi juga harus disertai dukungan anggaran yang adil.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kerugian negara dan potensi tindak pidana korupsi ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat “Ketika niat baik ini tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa menjadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” ujarnya.
Mardani menegaskan bahwa PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo dengan pendekatan kritis, konstruktif dan solutif. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, masukan yang disampaikan secara objektif diperlukan agar kebijakan negara semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Satu Data
Rieke menyoroti penguasaan data dan ekosistem digital pemerintah. Bahwa transformasi digital tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara dan kemampuan pemerintah mengendalikan sistem administrasinya sendiri. Menurut dia, pengelolaan data nasional dan ekosistem digital yang terpisah berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi, keamanan, dan efektivitas pelayanan publik.
Ia mempertanyakan pihak yang memiliki kendali atas infrastruktur digital pemerintah serta bagaimana sistem tersebut diawasi untuk memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas. “Yang perlu kita perhatikan bukan hanya persoalan demonstrasi di jalan, tetapi juga siapa yang mengendalikan data dan ekosistem digital kita,” jelas Rieke.
Ia berpandangan, pengelolaan data dan digitalisasi pemerintahan perlu ditempatkan dalam kerangka kedaulatan nasional dengan koordinasi yang kuat di bawah kepemimpinan presiden. Sistem pemerintahan digital harus terintegrasi dengan berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan, kependudukan, imigrasi, pertahanan, dan keamanan. Dengan demikian, negara memiliki kemampuan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik serta melindungi kepentingan masyarakat.
Sedangkan Oleh Soleh, menilai pemerintahan Presiden Prabowo selama dua tahun secara makro, beliau sudah menjalankan konstitusi dengan baik. Masih ada kekurangan, tetapi semuanya sedang diperbaiki. Ia berharap pemerintah terus memperbaiki kebijakan agar pembangunan semakin merata dan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dapat terwujud. (MM)
Komentar