JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI-Palestina, Syahrul Aidi Ma’azat yakin seruan memboikot berbagai produk terafiliasi atau pro Israel dapat efektif melemahkan kekuatan sumber ekonomi Israel. Tapi, itu dibutuhkan kekompakan seluruh maayarakat internasional, untuk menolak segala bentuk penjajahan dan pelanggaran berat kemanusiaan oleh Israel atas.Palestina.
Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Gerakan Boikot Masyarakat dan Aksi Konkret Pemerintah untuk Palestina’ bersama anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono dan pakar hukum internasional dari Unpad Bandung, Teuku Rezasyah di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Hal itu disampaikan Syahrul Aidi terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan produk-produk negara pendukung Israel tersebut.
“Apalagi itu didukung oleh Fatwa MUI, karena Israel secara sumber daya alam tidak punya. Memang kekuatannya pada kekuatan sumber ekonomi, maka kalau ingin melemahkan posisinya, ya lemahkan ekonominya, kan masih ada alternatif,” tegas Syahrul Aidi Ma’azat.
Menurut Syahrul yang juga Anggota Komisi V DPR RI itu meski MUI telah mengeluarkan fatwa, namun soal boikot kembali bergantung pada usaha masyarakat. Pemerintahpun, menurutnya tidak akan terbuka membuat pernyataan tersebut.
“Masalah boikot, ini tentu usahanya masyarakat. Kalau pemerintah memang mungkin secara terbuka tidak akan melakukan hal itu. Tetapi itu sah-sah saja, karena memang berbagai upaya perlu kita lakukan, kalau sebuah produk yang memang nyata-nyata menyatakan memberikan keuntungan sekian persen untuk Israel, itu memang harus kita boikot,” tegas Syahrul.
Karena itu kata Syahrul meminta semua pihak tidak menarik persoalan ini pada isu agama, muslim atau non muslim dan sebagainya. Tetapi pada amanat tujuan bernegara bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.
Dalam paradigma yang dibangun oleh negara Indonesia melalui UUD 1945 dan diamanahkan oleh pendiri bangsa Presiden RI pertama Ir. Soekarno telah tegas menyatakan selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya maka selama itu harus menolak dan menentang penjajahan Israel atas Palestina.
“Jadi, ini adalah penjajahan dan ini bukan antara pejuang Hamas dengan Israel. Meski memang opini yang dibangun oleh Amerika dan Israel, dan negara-negara barat bahwasanya Hamas adalah teroris. Negara-negara yang memang punya ketergantungan kepada Amerika dipaksa mengatakan bahwa itu adalah teroris, sampai Arab Saudi sendiri,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono menekankan pentingnya Indonesia mempertegas dukungannya kepada Palestina. “Jadi, pertempuran ini (Israel-Palestina) akan semakin lebih rumit. Nah sekarang posisi Indonesia saja yang harus dipertegas, baik posisi kita di luar negeri secara multilateral ataupun secara unilateral dengan negara-negara Barat,” kata Dave.
Yang pasti lanjut Dave, untuk membubarkan PBB tidak mungkin, sehingga Indonesia, OKI, Liga Arab dan lain-lain harus terus berusaha semaksimal mungkin untuk Kemerdekaan Palestina tersebut. Termasuk melalui PBB meski harus menghadapi hak veto AS dan sekutunya aeperti Inggris, Jerman, Australia dan lain-lain. “Kita tak boleh putus asa,” ungkapnya.
Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah mengaku kekuatan ekonomi Israel sangat besar dalam mempengaruhi negara-negara barat terutama Amerika. Belum lagi, negara-negara yang terafiliasi dengan Israel di kawasan Asia seperti Singapura.
“Di Amerika Serikat, sembilan dari 10 bankir utamanya itu Yahudi, dan mereka mempunyai solidaritas yang luar biasa terhadap Israel,” ungkap Reza, panggilan akrab Teuku Rezasyah.
Reza yang juga pengajar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung sependapat bahwa serangan Israel kepada Palestina yang sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu itu saat ini semakin brutal. Lebih kejam lagi, ada upaya Israel yang ingin menghapus peradaban Palestina.
“Sekarang yang terjadi adalah potensi penghancuran peradaban Palestina dan kalau ini benar-benar terjadi, tentu bertentangan dengan tujuan kita mendirikan negara ini, bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya adalah hak segala bangsa,” kata Reza.(MM)
Komentar