JAKARTA,SumselPost.co.id – Fatwa Mahkamah Internasional (ICJ/International Court of Justice) yang diminta Majelis Umum PBB, tentu tidak bisa dilaksanakan begitu saja, karena fatwa itu tidak mengikat secara hukum. Sehingga Israel yang didukung hak veto AS di PBB, akan terus membantai dan mencaplok wilayah Palestina. Tapi, semua pihak tidak boleh putus asa untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Perjuangan itu setidaknya bisa dilakukan dengan terus-menerus menyuarakan diplomasi koalisi kemanusiaan (humanitarian coalition) di forum-forum internasional seperti Forum Parlemen Pasifik yang digelar DPR RI, dan boikot seluruh produk Israel dan sekutunya. Secara perlahan tapi pasti kedua langkah tetsebut bisa menghentikan kebiadaban Israel dan sekutunya atas Palestina.
“Dimana negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia dan lain-lain yang mendukung kemerdekaan Palestina salah satunya disebabkan diplomasi kemanusiaan, dan boikot yang makin dirasakan oleh Israel dan Amerika Serikat (AS) sendiri,” tegas Ketua BKSAP Fadli Zon.
Hal itu diungkapkan politisi.Gerindra itu dalam
diskusi dialektika demokrasi bertema “Peran Parlemen Indonesia Mendorong Kemerdekaan Palestina Pasca Putusan ICJ” bersama Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta, Pengamat Internasional Hikmahanto Juwana, dan Praktisi Media Aliyuddindi Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Meski tak bisa mengeksekusi untuk menghukum dan mengusir Israel dari Palestina lanjut Fadli Zon, tapi fatwa ICJ PBB itu merupakan keputusan yang berani dan tepat. Bahwa pendudukan dan pencaplokan Israel atas Palestina tersebut ilegal dan kita desak Israel segera keluar dari wilayah Palestina. “Semoga PBB dan ICJ konsisten untuk melaksanakan fatwa itu meski ada hak veto AS,” harap Fadli Zon.
Parlemen dan pemerintah Indonesia pun konsisten untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. “DPR sudah sering mengajukan draf resolusi kemerdekaan Palestina ke PBB, ke Forum Parlemen Asia, OKI, Liga Arab, dan forum ASEAN. Bahkan ada komite Palestina di parlemen Asia, dan platform legal parlemen dunia. Jadi, kita tak boleh putus asa untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan kini sudah 149 negara dari 199 negara di PBB yang mendukung Palestina,” tegas Fadli Zon.
Selain itu kata Fadli, Indonesia harus konsisten menolak hubungan diplomatik dengan Israel. “Selain posisi Indonesia yang strategis dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga Israel sejak 1948 sangat berkepentingan untuk dibukanya hubungan diplomatik dengan RI,” pungkasnya.
Menurut Sukamta tujuan Israel.bukan saja memerangi Hamas, tapi untuk mencaplok wilayah Palestina. Di Tepi Barat saja sudah 70% wilayah yang dicaplok dan sisanya 30% yang ditempati warga Palestina. “Itu pun untuk jarak 2 Km sudah ada check point jika warga mau keluar harus mendapat kontrol ketat dari Israel, dan itu membutuhkan waktu selama 4 jam. Jadi, warga Palestina dalam kontrol Israel, kecuali yang di Gaza. Karenanya Gaza yang dianggap sebagai basis Hamas.juga akan dicaplok,” jelasnya.
Israel kata Sukamta, sudah 70 tahun menjajah Palestina dan kini pada tahap pembantaian atau genosida, maka wajar jika ICJ memutuskan bahwa pencaplokan Israel atas Palestina itu ilegal, dan Israel harus keluar dari Palestina seperti kesepakatan tahun 1967. Bahkan ICJ mendesak Israel memberi konpensasi pada warga Palestina yang terdampak selama penjajahan tersebut.
“Jadi, genosida ini menggugah kesadaran hukum internasional dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Anehnya Netanyahu yang tidak laku dan diminta mundur oleh rakyat Israel, malah diundang AS untuk pidato di Kongres AS,” ungkap Sukamta.
Dengan fatwa ICJ tetsebut setidaknya menurut Hikmahanto, Netanyahu akan makin khawatir dengan dirinya sendiri yang takut dibawa ke pengadilan internasional, karena pencaplokan dan genosida itu tidak sah dan melanggar hukum. “Ke depan yang harus dibangun adalah koalisi kemanusiaan di forum-forum internasional. Kita juga bisa berharap pada Kemala Harris jika terpilih menjadi Presiden AS akan lebih baik dibanding Donald Trump,” ujarnya.
Netanyahu berkeyakinan akan menang dengan Hamas yang menjadi ancaman selama ini. Untuk itu, dia terus melakukan genosida dengan membunuh perempuan dan anak-anak, karena Netanyahu khawatir, kaum perempuan itu akan melahirkan anak, dan anak-anak itu nantinya akan terus melakukan balas dendam kepada Israel. “Makanya kampanye koalisi kemanusiaan ini akan bisa menyadarkan AS dan sekutunya, karena ada kekuatan lain yang bisa melawan. Seperti Rusia dan China yang bisa menyatukan Hamas dan Fatah,” pungkasnya.(MM)
Komentar