JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurrijal, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, H. E. Herman Khaeron, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Firnando Hadityo Ganinduto, Ketua Komite II DPD-RI, Badikenita Br Sitepu, Deputi SDM Kementerian BUMN Tedi Barata, dan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim, sepakat dan berharap BUMN akan tumbuh sehat dan profesional agar mampu menopang target pertumbuhan ekonomi pemerintah hingga 8%, meski pada tahun 2024 lalu tumbuh sebesar 5%,03%.
Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48%.
Tapi, dengan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian, lembaga dan sektor lainnya yang mencapai ratusan triliun rupiah itu, DPR dan DPD RI tetap berharap tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tersebut. Untuk itu BUMN harus profesional dan harus bebas dari tekanan dan intervensi politik.
Bagi DPD RI kata Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu menegaskan sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 23 DPD RI
berwenang menangani masalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya, termasuk BUMN.
“Saya ingin menggarisbawahi transformasi BUMN itu tetkait dengan pertumbuhan ekonomi, tapi dari mana datangnya pertumbuhan ekonomi 5,03%, lalu dari mana juga unsur 5,03% itu? Bahasa ekonominya itu adalah dari pendapatan negara yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tapi kalau terjadi efisiensi maka target pertumbuhan ekonomi diprediksi akan turun. Selain itu ada faktor investasi, bagaimana dengan investasi kita hari ini? Jadi, kalau pendapatan negara dan investasi turun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan turun,” tegas Badikenita.
Hal itu disampaikan Badikenita
dan para pembicara tersebut dalam seminar nasional yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, “Transformasi BUMN Menjadi Pilar Fundamental Perekonomian Nasional” di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Lebih lanjut Badikenita menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang hampir 70% oleh faktor UMKM, usaha kecil menengah, transportasi, telekomunikasi, dan hanya 30% yang didukung investasi besar. UMKM itu seperti bisnis platform digital gojek, grab, pedagang ritel, dan sebagainya. Tanpa UMKM makanan dan segala macamnya, maka ekonomi sulit akan tumbuh. “Jadi, kontributor utama terhadap pendapatan negara itu dari UMKM dan deviden serta pajak dari BUMN yang sehat,” ujarnya.
Hanya saja dia menyayangkan produk impor justru lebih besar dan membanjiri pasar lokal, bahkan banyak industri yang tutup seperti PT. Sritex dan industri lainnya di Indonesia. “Kalau impor lebih besar daripada ekspor, maka akan mengurangi pendapatan negara, sehingga akan terjadi defisit anggaran. Nah, kita berharap transformasi BUMN ini bisa meningkatkan pendapatan negara sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Badikenita.
Karena itu CSR (Corporate Social Responsibility/program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh semua BUMN harus benar-benar melibatkan masyarakat agar prekonomian rakyat di bawah juga menggeliat, sehinga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. “Transformasi BUMN menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global dengan strategi yang tepat maka BUMN dapat menjadi pilar fundamental perekonomian nasional. Selain itu, harus mempercepat teknologi digital dan mendorong kolaborasi lintas sektor dan menerapkan tata kelola BUMN yang baik dan benar,” pungkasnya.
Sementara itu, Indra Pahlevi
Kabiro Pemberitaan DPR RI mengatakan bahwa media sangat mendukung transformasi BUMN, karena media memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. “Media memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks ini DPR dan media pun terus bertransformasi agar dapat bersaing dan berperan dalam memajukan perekonomian nasional. Termasuk mendorong transformasi BUMN dalam membentuk opini publik, mengawasi kinerja dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kebijakan dan tata kelola BUMN,” ungkapnya.
Ariawan Ketua KWP menyampaikan tetima kasih kepada semua pembicara seminar nasional terdebut meski ada yang hadir secara virtual. “Harapannya kegiatan ini akan berlangsung lebih baik ke depan, agar bisa memberikan edukasi, dan informasi ke masyarakat luas melalui media di parlemen ini,” katanya. (MM)
Komentar