YOGYAKARTA,SumselPost.co.id — Disharmoni regulasi pusat dan daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan kebijakan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga dapat menghambat pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI bertema “Benang Kusut Regulasi Daerah: Mengurai Disharmoni Hukum dan Menegaskan Peran Strategis Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Harmonisasi Nasional” di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum GKR Hemas menegaskan bahwa harmonisasi regulasi bukan berarti menyeragamkan aturan di seluruh daerah.
“Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan regulasi daerah. Harmonisasi justru diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan disharmoni regulasi tidak selalu bermula dari daerah, sehingga upaya harmonisasi harus tetap menghormati kewenangan daerah agar dapat berjalan bersama.
“Harmonisasi tanpa penghormatan terhadap daerah akan kehilangan makna otonomi. Sebaliknya, otonomi tanpa keselarasan hukum akan menghadapi ketidakpastian, keduanya harus berjalan bersama,” tegasnya.
GKR Hemas juga menyoroti posisi strategis DPD RI melalui BULD dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda).
“Melalui DPD RI yang tersebar di 38 provinsi, BULD memiliki kedekatan dengan persoalan daerah sekaligus perspektif nasional untuk persoalan regulasi,” terangnya.
Hadir Guru besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Benediktus Hestu Cipto Handoyo. Sejumlah akademisi, perwakilan pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya turut hadir untuk memberikan masukan terkait persoalan regulasi daerah.
Umbu Rauta mendorong pemerintah daerah melakukan audit regulasi agar peraturan yang dibentuk benar-benar sesuai kebutuhan. Ia juga menyoroti kualitas pembentukan peraturan daerah. Sejumlah persoalan ia ungkapkan, mulai dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang masih bersifat reaktif, dominasi Raperda delegasi, hingga penyusunan Naskah Akademik yang kerap hanya menjadi formalitas.
“Daerah perlu didorong untuk melakukan audit regulasi. Butuh benar-benar regulasi-regulasi itu atau hanya karena perintah peraturan perundang-undangan atau ingin membuat saja,” tambahnya.
Umbu mendorong adanya standar mutu naskah akademik, pelibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, serta penerapan Omnibus Perda Tematik untuk mengurangi tumpang tindih regulasi.
Benediktus Hestu Cipto Handoyo, menilai disharmoni regulasi berakar dari tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, pembentukan regulasi yang terlalu formalistik juga memicu munculnya hiperregulasi atau aturan yang berlebihan. Ia menekankan pentingnya kejelasan pengaturan hubungan kewenangan pusat dan daerah. “Kalau saya coba tentang pelaksanaan Pasal 18A ini, belum ada satu pun hukum acara yang mengatur tentang hubungan pusat dan daerah,” ujarnya.
Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, menegaskan bahwa masukan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi persoalan regulasi daerah.
“Dari berbagai forum yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa persoalan regulasi daerah bukanlah persoalan yang berdiri sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I BULD DPD RI, Martin Billa, dalam penyampaian kesimpulan menegaskan bahwa harmonisasi regulasi perlu dibenahi secara menyeluruh dan tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis. “Harmonisasi regulasi adalah persoalan struktural, bukan sekadar teknis,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan harmonisasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat.
Dalam sesi diskusi, dapat disimpulkan bahwa disharmoni regulasi lahir dari banyak sumber, sehingga perbaikannya menjadi tanggung jawab bersama. Sumbernya antara lain aturan nasional yang belum selaras, pembagian kewenangan yang multitafsir, dan kebijakan sektoral yang terus berubah. Sehingga, penyelesaiannya tidak cukup merevisi perda, tetapi harus melibatkan pusat, daerah, DPRD, dan DPD secara bersama-sama. (MM)
Komentar