JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025. Di awal masa persidangan terakhir periode ini, Puan pun mengapresiasi kerja anggota dewan, Pemerintah, hingga berbagai stakeholder seperti TNI/Polri dan media massa dalam menjalankan tugas-tugas mengawal demokrasi hingga saat ini.
“Perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang kesatu Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025 pada akhir Periode Keanggotaan Tahun 2019-2024, hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” tegas Puan.
Rapat Paripunarna Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025 digelar Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/24).
Masa Persidangan ini merupakan masa sidang yang terakhir bagi Anggota DPR RI periode 2019-2024 sebelum pergantian periode pada Oktober mendatang. Rapat Paripurna digelar usai Sidang Tahunan MPR dalam rangka HUT RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin hadir pada Rapat Paripurna. Presiden Jokowi menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2025 Beserta Nota Keuangannya kepada DPR. Turut hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih periode 2024-2029.
Lebih lanjut Puan mengatakan, terdapat sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian di masa sidang ini, untuk dapat dituntaskan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja DPR RI periode 2019-2024. “Lima tahun terakhir perjalanan kita, sebagai bangsa dan negara, seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti,” ujarrnya.
Dimulai dari Pandemi Covid 19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global.
Gejolak dan ketidakpastian global tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Kemudian, kata Puan, berdampak juga terhadap ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, ekonomi. “Bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun, seolah diuji,” jelas Puan.
Puan menyebut APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara turut mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat. “Penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar. Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar,” jelas Puan.
Kendati demikian, Puan menyampaikan terimakasih atas gotong royong dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan elemen bangsa. “Terimakasih kami ucapkan atas gotong royong, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan; DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, TNI, Polri, BUMN, Swasta, UMKM, media, dan seluruh rakyat, perekonomian nasional berangsur pulih,” ungkapnya.
Hal itu kata dia, patut kita syukuri bersama, karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun.
Puan juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada media yang ikut melakukan kontrol sosial di alam demokrasi.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada media, wartawan dan jurnalis, yang juga telah ikut menjalankan fungsi kontrol sosial, atas penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk terhadap DPR RI,” tambahnya.
Kepada media, Puan menitipkan harapan agar dapat ikut mengawal demokrasi, mengawal jalannya kedaulatan rakyat, melalui media yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurut Puan, menjadi tugas sejarah bersama antara DPR RI dan Pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, hidup lebih sejahtera, dan nyaman. “Serta mudah dalam berbagai urusan, dan negara selalu hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Mantan Menko PMK itu menilai, Pembangunan Nasional walaupun disertai berbagai tantangan, telah berhasil memajukan Indonesia. Khususnya, dalam pembangunan infrastruktur yang masif.
“Akan tetapi di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara. Juga belum dirasakan adanya perubahan cara pikir, cara kerja dan cara hidup yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
Pembukaan masa persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025 juga dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMM Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Mendag Zulfikli Hasan.
Hadir juga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, serta Para Pimpinan Lembaga Negara.(MM)
Komentar