JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Mardai Ali Sera menegaskan jika diplomasi politik harus dilakukan di tengah gonjang ganjing politik dunia yang semakin tidak menentu sekarang ini. Namun, juga pentingnya diplomasi ekonomi dengan negara-negara maju seperti Amerika, China, Rusia, Timur Tengah, dan negara-negara Eropa untuk menciptakan iklim politik dan rkonomi yang adil, stabil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.
“Seperti kebijakan tarif Presidrn AS Donald Trump begitu diumumkan dunia langsung berubah dan bereaksi keras atas kebijakan yang dinilai tidak populis tersebut. Ya, the beautiful world is not love is not love is Art. Jadi untuk Donald Trump kata yang paling indah adalah ketika dia mengumumkan kebijakan itu, maka berubahlah seluruh konstelasi sosial dan perdagangan dunia. Jadi, untuk ketegangan politik global, selain pentingnya diplomasi politik juga diplomasi ekonomi,” tegas Mardani.
Hal itu disampaikan Mardani saat peluncuran bukunya, “New Word New Perspective New Approach” bersama akademisi dan analis hubungan internasional dari CSIS Philips J Vermonte, dan pengajar hubungan internasional universitas Telkom Ian Montratama, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Lebih lanjut Mardani menilai mau tidak mau kita saat ini hidup dalam dunia yang baru, yang tidak bisa didekati dengan peta atau gaya lama diplomasi; ‘and we care fine and new land with an old map’ . Dengan kata lain kita tidak lagi dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama dan buku ini sebagai kontribusi kecil untuk masalah tersebut, atau a little bit exercise on how to play and you late with expending about reason xpander.”
Kedua, BKSAP sudah mendunia untuk melakukan diplomasi global tersebut, dan terakhir sebagai tuan rumah
Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang digelar pada 12–15 Mei 2025 lalubdi Gedung DPR RI Senayan Jakarta. “Dan ketiga, ini sebagai proses opproach, kita melihat bahwa parlemen second track diplomasi ini betul-betul memerlukan peran yang luar biasa komitmennya. Dimana diplomasi itu proses yang sangat rasional yang sangat kita perlukan dan karena itu saya bersyukur didukung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani,” ujarnya.
Keempat lanjut Mardani adalah kolaborasi dan pada hari ini BKSAP melalui launching buku ini niatnya cuma satu yaitu semua bisa mendengar apa yang sedang dikerjakan oleh BKSAP, semua bisa menggelitik ide-ide yang sedang diperjuangkan dan semua bisa berkolaborasi dengan BKSAP melalui buku ini. “Sekali lagi diplomasi politik dan ekonomi itu saling beriringan meski satu sama lain memiliki kelebihan dan kekurangannya,” pungkasnya.
Setidakmya untuk kasus genosida Israel terhadap Palestina, terbukti dengan diplomasi politik dan ekonomi yang dilakukan BKSAP, PUIC, OKI, parlemen dunia, juga Qatar dan Arab Saudi dengan mengundang Donald Trump, terjadi gencatan senjata antara Suriah Vs Israel, dan Israel kini membuka blokade bantuan makanan kemanusiaan ke Gaza, Palestina.
Philips J. Vermonte: RI, menekankan pentingnya menjadikan pemikiran sebagai landasan utama diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Menurutnya, buku ini bukan sekadar laporan kegiatan, tapi menawarkan gagasan. “Dan itu penting. Apalagi di tengah dunia yang berubah cepat, kita jarang berhenti sejenak untuk berpikir ulang: sebenarnya apa makna semua hubungan internasional yang kita jalankan ini?” kata Philips.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Internasional Indonesia (UII) Yogyakarta ini, menggarisbawahi bahwa pendekatan diplomasi Indonesia perlu melampaui rutinitas birokratis. Sejarah dan pemikiran mendalam para negarawan masa lalu, termasuk para duta besar yang juga penulis dan pemikir, harus menjadi inspirasi dalam membentuk arah baru kebijakan luar negeri Indonesia.
“Politik luar negeri tanpa visi itu kosong. Dan buku ini efektif menyampaikan bahwa semua harus dimulai dari ide. Saya hanya memberikan kritik konstruktif dengan mempertanyakan apakah realitas hubungan internasional saat ini benar-benar ‘baru’ atau hanya repetisi dari pola sejarah masa lalu? Merujuk pada buku-buku pemikir global, termasuk karya Azar Gat dari Cambridge, yang menunjukkan bahwa sebelum dominasi pasca-Perang Dunia II, dunia pernah mengenal tatanan multipolar yang damai,” jelasnya.
Menyoroti pentingnya diplomasi parlementer, ia menyambut baik peran BKSAP yang menurutnya dapat memperkuat jaringan kerja sama internasional lintas provinsi dan negara bagian, serta memberi warna tersendiri dalam konstelasi diplomasi global.
“Diplomasi tidak hanya milik eksekutif. Parlemen juga punya peran penting. Untuk itu, Indonesia harus tetap menjalin hubungan dengan semua pihak demi kepentingan nasional. Jangan biarkan rivalitas kekuatan besar mendikte sikap kita,” tegas Philips.
Sementara itu, Ian Montratama
menilai diplomasi itu sekarang adalah perang diplomasi. Baik perang itu ada atau tidak, semua ingin memciptakan kedamaian global. “Jadi membaca buku ini, di mana saja titik-titik terjadinya perubahan di dunia, kita melihat dunia baru dan dengan diplomasi baru. “Ada urgensi apakah ini menjadi tanggung jawab pemerintah – eksekutif, atau legislatif (DPR) tidak bisa memainkan peran? Kata kuncinya adalah diplomasi dengan pendekatan baru yang harus dijalankan. Kalau yang dimaksud global interest adalah bagian dari warga negara dunia, maka jangan hanya mikir negara sendiri, tapi global,” tambahnya.
Menurut Ian buku ini sangat tajam dengan mereformasi Dewan Keamanan PBB, karena banyak mungkin ratusan draft resolusi PBB yang gagal gara-gara hanya divreto AS. “Bagaimana hak veto itu juga melibatkan legislatif-legislatif negara-negara di dunia, LSM dunia, dan lain-lain. “Jadi diplomasi parlemen ini merupakan salah satu pendekatan.baru yang ditawarkan bagaimana parlemen bisa mewarnai politik dunia dengan posisinya yang cukup dipandang dunia,” ungkapnya. (MM)
Komentar