Bertemu 4 Pimpinan Negara Middle Power, Puan Serukan Perdamaian di Palestina

Nasional723 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Parlemen negara Meksiko, Korea Selatan, Turki dan Australia di sela-sela MIKTA Speakers’ Consultation ke-9. Dalam pertemuan itu, ia menyerukan pentingnya MIKTA sebagai negara-negara middle power (kekuatan menengah) untuk mendukung terjadinya perdamaian atas konflik Israel-Palestina.

Pertemuan bilateral itu dilakukan sebelum dibukanya MIKTA Speaker’s Consultation ke-9 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin (20/11/2023). Adapun perhelatan ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara Ketua Parlemen negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA).

Dalam pertemuan bilateral dengan masing-masing pemimpin parlemen negara MIKTA, Puan didampingi oleh anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri dan Vanda Sarundajang. Pertemuan dengan pimpinan parlemen MIKTA dilakukan secara terpisah.

Pertama, Puan bertemu dengan Ketua National Assembly Korea Selatan, Kim-Jin Pyo. Lalu dilanjutkan dengan Ketua Grand National Assembly Turkiye, Numan Kurtulmuş. Kemudian sesi pertemuan ketiga adalah dengan Wakil Ketua Senat Australia, Andrew McLachlan, dan terakhir yakni pimpinan parlemen Meksiko yang diwakili oleh Sekretaris Parlemen, Fuesanta Guerrero Esquivel.

“Secara khusus saya sampaikan serangan Israel di Gaza dapat segera dihentikan, dan dilakukan segera gencatan senjata. Kita perlu segera selesaikan akar permasalahan yaitu pendudukan Israel di Palestina,” kata Puan.

Baca Juga  New Honda PCX160 Semakin Berkelas dengan Kecanggihan Menyeluruh

Dalam sejumlah pertemuan bilateral tersebut, Puan mendorong negara MIKTA untuk ikut menyuarakan kesepakatan solusi dua negara (two state solution) dalam konflik Israel-Palestina. Selain itu, ia juga mengajak negara MIKTA memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat yang menjadi korban perang.

“Kita melihat terjadinya perang di Gaza yang menimbulkan krisis kemanusiaan yang sebabkan banyak korban anak-anak dan perempuan. Termasuk yang terbaru adalah serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa,” ujarnya.

Puan pun mengajak Parlemen negara MIKTA untuk bersatu agar menghindari polarisasi dan menjunjung tanggung jawab kolektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Baik di Gaza, Ukraina yang masih berkonflik dengan Rusia, maupun kawasan lainnya.

“MIKTA harus menjadi kekuatan positif dan konstruksif dalam selesaikan berbagai permasalahan global dan regional. Ini merupakan tanggung jawab bersama, dan nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir negara,” kata Puan.

Selain membahas ketegangan geopolitik global, Puan juga mengajak seluruh Parlemen negara MIKTA untuk terus menjalin hubungan antar-parlemen dengan berbagai kerja sama. Seperti saling berkunjung antar pimpinan dan anggota Parlemen dan saling dukung di forum parlemen internasional.

“Saya percaya jika kerja sama antar parlemen terus berkembang, hubungan bilateral Indonesia dan negara MIKTA lainnya juga akan semakin kuat,” ungkap Puan.

Baca Juga  Permahum Sumsel Gelar Masa Pelatihan Kader Ke - III pada 20 - 21 Desember 2024

Mantan Menko PMK itu juga menggarisbawahi hubungan antara masyarakat (people-to-people contact) yang akan membuat hubungan negara MIKTA semakin erat. Puan menyebut people-to-people contact dapat dilakukan misalnya melalui kerja sama bidang pariwisata.

“Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Tidak hanya untuk mengenali masyarakat setempat, akan tetapi wisatawan dapat mengenali budaya negara masing-masing,” ungkapnya.

Saat pertemuan dengan Ketua Parlemen Korea Selatan Kim Jin Pyo, Puan secara khusus berharap agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberikan kesempatan lebih banyak untuk bekerja di negeri ginseng tersebut.

“Saya juga harapkan dapat lebih banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dapat mengisi pasar tenaga kerja di Korea,” jelas Puan.

Sementara pada pertemuan bilateral bersama Wakil Presiden Senat Andrew Mclachan, Puan mengajak Australia agar ikut berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Apalagi Australia merupakan salah satu mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia.

“Saya berharap kedepannya kerja sama di bidang perdagangan dan investasi hendaknya dilaksanakan atas dasar kesetaraan, saling menguntungkan,” tutur Puan saat berbincang dengan Andrew Mclachan.

Terkait pertemuan bilateral dengan parlemen negara MIKTA, Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri mengatakan pihak parlemen Turki mendukung pernyataan Puan tentang pentingnya aksi nyata demi mendukung perdamaian di Palestina. Menurutnya, kekejaman pasukan zionis Israel di Palestina telah menggetarkan hati nurani seluruh masyarakat dunia.

Baca Juga  Silaturahim Presiden Jokowi dengan Kiai Sepuh di HBNO Tak Singgung Politik Praktis

“Saat pertemuan dengan delegasi parlemen Turki, mereka setuju pentingnya negara middle power menyuarakan aksi gencatan senjata agar tidak ada lagi korban rakyat sipil di Palestina. Turki ingin memaksimalkan posisinya sebagai akses terdekat untuk Gaza,” jelas Irine.

Lalu saat pertemuan bilateral Puan dengan Wakil Presiden Senat Andrew Mclachan, Irine mengatakan parlemen Australia menyambut baik ajakan cucu Bung Karno tersebut soal investasi di IKN Nusantara.

“Parlemen Australia akan sampaikan pesan Mbak Puan agar berinvestasi di IKN. Karena memang Australia punya pengalaman bangun ibukota,” kata anggota Komisi V DPR RI itu.

Diketahui, rencana pihak swasta Australia akan berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara terkuak saat pendiri dan CEO One Global Capital Iwan Sunito mengaku tertarik berinvestasi di IKN. Perusahaan itu kerap berinvestasi dan pengembangan real estat yang berfokus pada penciptaan proyek-proyek pembentukan kota.

Pada MIKTA Speaker’s Consultation ke-9 pada tahun ini, DPR RI mengambil tema diskusi tentang “Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges”. Tema tersebut sejalan dengan tiga isu utama yang akan dibahas bersama oleh Ketua Parlemen MIKTA, yaitu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital.(MM)

Komentar