JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memastikan bahwa DPR akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut termasuk dalam hal penganggaran dan pengawasan program sesuai kewenangan dewan.
Hal itu diungkapkan Cucun untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
“Termasuk monitoring atau pengawasan yang ketat karena program MBG dapat dianggap sukses jika tepat sasaran, diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dan tidak menimbulkan kerugian atau beban tambahan bagi masyarakat,” tegas Cucun di Jakarta, Rabu (15/1/2024).
Langkah itu menurut Cucun semakin relevan setelah viralnya sebuah kejadian di mana beberapa sekolah meminta uang sebesar Rp30 ribu per anak untuk membeli wadah makan terkait program MBG. Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total pungutan bisa mencapai Rp60 ribu.
Padahal pemerintah telah menegaskan bahwa program MBG tidak memungut biaya tambahan. Karenanya pengawasan yang ketat harus dilakukan agar tidak ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencari celah mencari keuntungan dengan memanfaatkan program MBG.
“Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen,” kata legislator Dapil Jawa Barat II itu.
Dikatakan, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana. Cucun juga mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi, khususnya kepada orang tua murid, agar masyarakat memahami bahwa program MBG sepenuhnya ditanggung oleh negara.
“Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan program, termasuk distribusi makanan bergizi dan pengadaan alat penunjang seperti wadah makan, berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Cucun menegaskan perlunya sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya. Ia juga meminta agar masyarakat dan orang tua murid dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan.
“Masyarakat dan orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan. Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Cucun mengingatkan pentingnya inovasi dalam penyediaan menu makanan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa selain meningkatkan kualitas makanan, penting juga untuk mempertimbangkan menu yang disukai oleh anak-anak, agar makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera mereka.
Penurunan Stunting
Selain itu, Cucun menyambut baik dimulainya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berharap agar pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dapat tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik.
“DPR menyambut hangat dimulainya program Makan Bergizi Gratis yang telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah. Kita berharap tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” kata Cucun.
Program MBG resmi dilaksanakan per Senin (6/1/2025) yang diselenggarakan di 26 provinsi dan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau setingkat dapur yang beroperasi dalam uji coba program MBG. Cucun pun berharap standard operational procedure (SOP) ketat yang diterapkan SPPG dapat berjalan dengan konsisten.
“Sehingga standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan pelayanan serta kualitas dari makanan bagi anak-anak juga bisa terjamin,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Adapun setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.
Cucun mendukung langkah Badan Gizi Nasional yang memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis demi memastikan kebersihan makanan. Ia mendorong agar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut melakukan pemeriksaan berkala terhadap program MBG.
“Pelibatan dari BPOM penting untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan standar kesehatan, termasuk agar makanan dipastikan bebas dari zat berbahaya. Dan juga untuk menjamin sanitasi, higienitas, cara pengolahan, serta distribusi makanan,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.
Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turun ke lapangan mengecek program makan bergizi gratis di beberapa wilayah saat hari pertama pelaksanaan program MBG. Seperti Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang meninjau Dapur SPPG di Kebayunan, Tapos, Depok. Menurut Cucun, upaya pemerintah pusat yang terjun langsung dalam memeriksa pelaksanaan program ini dapat membantu kesuksesan jalannya MBG.
“Tentunya ini suatu langkah yang baik. Dengan demikian apabila ada kendala, pemerintah dapat cepat melakukan perbaikan. Kami di DPR juga akan ikut serta mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.
Pimpinan DPR koordinator bidang (korbid) kesejahteraan rakyat (kesra) yang ruang lingkup kerjanya termasuk urusan pendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan itu berharap program MBG dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Apalagi, kata Cucun, Presiden Prabowo memiliki visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
“Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Maka memang harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air, yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini,” pungkasnya.
Terkait program MBG, saat ini ada seribuan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memimpin tiap dapur makan bergizi gratis. Pemerintah menargetkan ada 5.000 dapur untuk memproduksi menu program MBG selama 2025. (MM)
Komentar