Banyuasin, Sumselpost.co.id— Badan Dapur Nasional (BDN) Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada Badan Pengurus Daerah (BPD) BDN Kabupaten Banyuasin. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Gedung Auditorium Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jumat (23/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten I Setda Banyuasin Aminudin, S.Pd., S.I.P, Kasatbinmas Polres Banyuasin AKP Yudhi Cahyono, S.H, Staf Ahli Bupati Banyuasin Dr. H. Ali Sodikin, M.Si, Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) BDN Sumatera Selatan Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, M.S, perwakilan Kejaksaan Negeri Banyuasin Dandi Wijaya, S.H, sejumlah kepala OPD, pengurus BDN Banyuasin, serta tamu undangan lainnya.
SK kepengurusan BDN Banyuasin diserahkan langsung oleh Ketua BPW BDN Sumatera Selatan Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, M.S kepada Ketua BPD BDN Banyuasin Umir Tono, S.H, Sekretaris Ari Rendra, dan Bendahara Yokin Darma Pratama, S.I.Kom.
Dalam sambutannya, Ketua BPD BDN Banyuasin Umir Tono, S.H menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPW BDN Sumatera Selatan atas kepercayaan dan amanah yang diberikan.
“Penyerahan SK ini merupakan tanggung jawab besar yang akan kami emban dengan penuh dedikasi untuk menjalankan program dan visi Badan Dapur Nasional di Kabupaten Banyuasin,” ujarnya.
Umir Tono juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas dukungan yang diberikan.
Menurutnya, penyerahan SK tersebut menjadi titik awal bagi BDN Banyuasin untuk berkontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Bumi Sedulang Setudung.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah agar seluruh program Badan Dapur Nasional selaras dengan kebijakan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banyuasin,” katanya.
Mengusung moto “Sinergi Dapur Nasional, Sejahterakan Negeri untuk Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera”, ia mengajak seluruh pengurus untuk menyatukan visi dan bekerja maksimal dalam menjalankan amanah organisasi.
Sementara itu, Ketua BPW BDN Sumatera Selatan Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, M.S menegaskan bahwa Badan Dapur Nasional memiliki peran strategis dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, pembentukan kepengurusan BDN di kabupaten/kota se-Sumatera Selatan telah mencapai hampir 90 persen. “Saat ini yang belum terbentuk hanya Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKI. Daerah lainnya sudah diberikan mandat,” ujarnya.
Rahidin juga menyampaikan rencana Sumatera Selatan menjadi tuan rumah pelantikan kepengurusan Badan Dapur Nasional se-Sumsel yang direncanakan berlangsung di Kota Prabumulih dan akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ia mengingatkan agar ketua BDN di daerah tidak melakukan praktik nepotisme dalam perekrutan pengurus. Menurutnya, pengurus BDN harus profesional, memiliki komitmen kerja, serta berorientasi pada keberhasilan program.
“Pengurus minimal berijazah S1, memiliki honor sekitar Rp4,2 juta per bulan, serta mampu menyiapkan lahan seluas 50 hektare yang dibagi dalam 10 titik, baik milik pribadi, hibah, kerja sama, maupun difasilitasi pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh lahan dan kantor operasional wajib memiliki legalitas lengkap dan terdokumentasi sebelum dilaporkan ke pusat sebagai syarat organisasi yang sah.
Rahidin menegaskan, Badan Dapur Nasional dibentuk untuk menangani kebijakan program makan bergizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui secara nasional, mengingat masih ditemukannya pelaksanaan program MBG yang dinilai belum optimal.
Sementara itu, sambutan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H yang dibacakan Asisten I Setda Banyuasin Aminudin, S.Pd., S.I.P menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan BDN di Kabupaten Banyuasin.
“Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap Badan Dapur Nasional dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan, pemenuhan gizi masyarakat, serta menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Aminudin menambahkan, Pemkab Banyuasin mendorong pengurus BDN yang baru untuk segera bekerja, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, isu pangan dan gizi merupakan prioritas bersama sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah lainnya.
“Pemerintah daerah juga mendorong BDN untuk berinovasi dengan memanfaatkan potensi pangan lokal dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta melakukan edukasi hingga tingkat desa tentang pentingnya konsumsi pangan sehat dan bergizi,” pungkasnya.
Komentar