BANDUNG,SumselPost.co.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa MPR RI tidak menutup kritik wartawan yang bertugas di parlemen terhadap kinerja MPR RI, termasuk dalam amandemen UUD NRI 1945 meski amandemen itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena terkait dengan kesadaran bersama terhadap ideologi bersama dalam berbangsa dan bernegara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Apalagi wartawan itu memiliki ide-ide yang cemerlang. Seperti dalam Kongres Pemuda Indonesia 1926 dimana Mohamad Yamin mrengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia, tapi ditolak oleh wartawan dari Madura, Mohamad Tabrani Soerjowitjirt. Wartawan ini justru mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah terjadi perdebatan panjang, usulan itu kemudian diterima pada Kongres 1928,” tegas Muzani.
Hal itu disampaikan Muzani pada acara Media.Gathering “Sinergi MPR dan Media dalam Merawat Kebhinekaan” di Bandung, Jumat (24/10/2025). Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, anggota Badan Pengkajian MPR RI Dedi Iskandar Batubara (DPD) RI, Sodik Mujahid (Gerindra), Sekjen MPR RI Siti Fauziah, dan Ketua KWP Ariawan.
Lebih lanjut Muzani mengakui jika selama ini MPR RI telah dibantu oleh para wartawan dalam kinerja dan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, karena memang itu dibutuhkan untuk mencapai kesamaan pandangan tentang masalah kenegaraan khususnya ideologi negara sebagai ideologi bersama.
Karena itu apa yang menjadi tugas MPR RI dalam menjaga ideologi negara, pentingnya kehidupan bersama dan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa ini harus menjadi kesadaran bersama. Sehingga dalam suasana apa pun harus menjunjung tinggi kebersamaan. “Itulah yang selama ini dikerjakan MPR dengan 732 jumlah anggota MPR ini secara bersama-sama dalam kesadaran bernegara ini,” ujarnya.
Sekali lagi kata Muzani, wartawan sering menemukan ide-ide dan pertanyaan – pertanyaan cemerlang ketika dialog dan diskusi-diskusi kebangsaan. Hal itu, karena wartawan sebagai mata hati, dan kata hati rakyat. Bagi kami para wartawan adalah perpanjangan dari kehendak rakyat, bagi kami wartawan adalah telinga MPR dan kata hati MPR RI.
“Sejarah itu akan selalu berulang dan itu ada dalam kecerdasan wartawan yang di lapangan, yang selalu bersama rakyat, menyaksikan dan merasakan kegelisahan dan kesenamgan yang diharapkan rakyat. Alhasil, para wartawan akan memberitakan apa yang disuarakan rakyat bersama MPR RI,” pungkas mantan Sekjen Gerimdra.
Sememtara Siti Fauziah berharap kerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) ini akan lebih baik ke depan, yang kini melibatkan 150 wartawan untuk mempererat hubungan media dan Sekretariat Jenderal MPR RI. “Semoga kolaborani ini makin baik dan yang kurang baik, kita perbaiki ke depan,” harapnya.
Hal yang sama disampaikan Ariawan, jika ke depan siapa pun ketua KWP-nya harus lebih baik dari sekarang. “Kita juga minta MPR RI bisa mempertahankan apa yang sudah baik saat ini, dan ke depan mesti lebih.baik lagi,” ungkapnya. (MM)
Komentar