JAKARTA,SumselPost.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024. Namun, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta, Achmad Azran, menilai hal tersebut tidak mencerminkan realitas sesungguhnya di lapangan.
Menurut Achmad Azran, fakta yang ada di lapangan membuktikan sebaliknya. “Bagaimana bisa kita bilang menurun jika secara ekonomi banyak masyarakat yang kesulitan. Semakin tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan susahnya mencari pekerjaan adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau dibilang angka kemiskinan menurun, itu tidak benar,” tegas Azran di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Senator yang akrab disapa Bang Azran itu menambahkan, yang terjadi sesungguhnya adalah potensi bertambahnya angka kemiskinan. Tidak itu saja, tapi standar garis kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah.
“Jika berdasarkan pada survei sosial ekonomi nasional (Susenas), standar garis kemiskinan itu pengeluarannya sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sebesar Rp 20.305 per hari. Angka ini terlalu kecil menurut saya,” tuturnya.
Menurut Azran, dengan angka itu masyarakat belum mampu menutupi kebutuhan mendasarnya..”Dengan angka Rp 609.160 perbulan atau Rp 20.305 per hari, kebutuhan masyarakat itu belum terpenuhi. Bahkan untuk makan saja, itu masih kurang. Lantas bagaimana bisa angka itu dijadikan standar? Kebutuhan masyarakat lebih dari itu,” ungkapnya.
Senator asli Betawi itu menambahkan, pola konsumsi masyarakat telah mengalami perubahan seiring semakin mahalnya harga kebutuhan.
“Angka standar itu mungkin yang lama, harus diperbarui sesuai kondisi riil masyarakat. Karena pola konsumsi sudah berubah. Misalnya motor, masyarakat kurang mampu atau miskin pun sekarang punya motor, apakah bisa kemudian disebut mereka masyarakat mampu?” ungkapnya.
Ternyata Bang Azran bukan isapan jempol. Jika mengacu pada perhitungan garis kemiskinan versi Bank Dunia atau World Bank, yang merilis laporan soal “Poverty and Inequality Platform” edisi Juni 2025, angka kemiskinan di Indonesia diprediksi mencapai 194,6 juta jiwa, atau jauh di atas data BPS.
Dalam laporan “Poverty and Inequality Platform” edisi Juni 2025, Bank Dunia telah mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) 2017 ke PPP 2021. Akibatnya, ambang batas garis kemiskinan di semua kategori negara meningkat.
Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) berubah dari yang sebelumnya US$3,65 menjadi US$4,20 per hari.
Demikian pula dengan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) seperti Indonesia. Batasnya berubah dari US$6,85 menjadi US$8,40 per hari. Atau dengan nilai US$1 PPP setara dengan Rp5.993.
Jika memakai standar garis kemiskinan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia dengan pengeluaran di bawah Rp49.244 per hari mencapai 68,2% dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang.
Itu artinya, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia disebut sekitar 24,06 juta orang atau 8,57%. (MM)
Komentar