JAKARTA,SumselPost.co.id — Hubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Kesos). Karena itu negara hadir sebagai pengatur, pelindung, dan fasilitator.
“BUMN sebagai instrumen ekonomi negara berperan besar dalam mendorong pertumbuhan sekaligus menyediakan dana sosial melalui CSR,” tegas Wakil Bendahara Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Tria Desi Sapoetro dalam keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
Menurut Tria-sapaan akrabnya, bahwa perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat turut menjadi agen penting dalam memperkuat pembangunan yang berkeadilan. Ada hubungan erat antara negara dan tanggung jawab kesejahteraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2021), bahwa perempuan mengelola sekitar 64,5% dari total UMKM di Indonesia, atau setara dengan 37 juta pelaku usaha. Hal ini menunjukkan kontribusi besar perempuan dalam sektor ekonomi rakyat. Berikut visualisasi datanya:
Dikatakan Tria, Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. “Tugas ini menuntut negara mengalokasikan APBN secara adil, memperkuat regulasi sosial, dan memastikan seluruh rakyat memiliki akses pada layanan dasar.
Lebih lanjut Tria menilai, kehadiran BUMN sebagai instrumen ekonomi negara memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga menyediakan lapangan kerja, mendukung UMKM, dan melaksanakan program tanggung jawab sosial (CSR).
Namun kata Tria, BUMN menghadapi dilema antara orientasi keuntungan dan pelayanan publik, yang menuntut pengelolaan profesional dan akuntabel. Korelasi antara perempuan dalam agenda kesejahteraan sosial cukup erat, dimana perempuan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga penggerak pembangunan. “Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi, politik, dan sosial semakin meningkat,” ujarnya.
Kementerian BUMN mendorong keterwakilan perempuan di jajaran direksi. Persentase meningkat dari 11% pada 2020 menjadi 25% pada 2023. Peningkatan ini merupakan langkah penting dalam kesetaraan gender di level pengambilan keputusan strategis
Program pemberdayaan seperti PNM Mekaar dan CSR Pertamina untuk UMKM perempuan menjadi bukti kontribusi nyata. Namun, tantangan masih ada, termasuk ketimpangan gender, perlindungan pekerja migran, dan akses pada sumber daya ekonomi. Kolaborasi dan sinergi antara negara, BUMN dan Perempuan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. Negara menyediakan kebijakan dan regulasi, BUMN menyumbang pendanaan dan program CSR.
Sementara perempuan menjadi agen perubahan di tingkat keluarga dan komunitas. Sinergi ini terbukti efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kohesi sosial.
Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi adalah birokrasi yang lambat, lemahnya akuntabilitas BUMN, dan kesenjangan gender. Namun prospek ke depan terbuka luas melalui ekonomi hijau, digitalisasi, kepemimpinan perempuan, dan penguatan tata kelola negara. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata.
Dengan kata lain, menurut Tria bahwa negara tidak dapat bekerja sendiri. BUMN harus menjadi mitra strategis pembangunan, dan perempuan harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi sebagai subjek pembangunan. Kolaborasi ini adalah kunci menuju kesejahteraan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. (MM)
Komentar