Muara Enim, Sumsel Post — Dalam unggahan Instagram pribadinya, Wakil Bupati Muara Enim, Hj. Sumarni, M.Si., menjawab pertanyaan warganet mengenai pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I yang belum dilantik bersamaan dengan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta perbedaan pelaksanaan pelantikan di daerah lain.
Wabup Sumarni menjelaskan bahwa pelantikan CPNS dan PPPK Tahap I tidak dilakukan secara serentak karena pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum rampung. Ia juga menyebutkan bahwa jumlah PPPK Tahap I di Muara Enim mencapai lebih dari 3.000 orang, sementara PPPK Tahap II berjumlah lebih dari 2.000 orang.
“Harap bersabar, dan akan kami upayakan agar pelantikan PPPK Tahap I dan Tahap II dapat dilaksanakan secara serentak pada bulan Agustus 2025,” terang Wabup Sumarni melalui akun Instagram resminya, pada 20 Juni 2025 lalu.
Namun demikian, pernyataan berbeda datang dari Bupati Muara Enim, H. Edison. Melalui akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, ia menyatakan bahwa pelantikan ASN PPPK Tahap I akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.
Pernyataan yang saling berbeda ini menimbulkan keresahan di kalangan calon ASN PPPK Tahap I. Salah satu calon ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya atas ketidaksinkronan informasi antara Bupati dan Wakil Bupati.
“Mudah-mudahan pihak BKPSDM memberikan konfirmasi melalui media sosial terkait perbedaan pernyataan antara Bupati dan Wakil Bupati, serta kejelasan dari BKPSDM sendiri,” ujarnya kepada media ini pada 17 Juli 2025.
Sementara itu, saat media ini mencoba mengkonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pemkab Muara Enim, Harson, mengatakan apa yang disampaikan pak Bupati tersebut adalah target paling lambat oktober namun kita berupaya untuk berkoordinasi dengan BKN agar peresmian dapat dilaksanakan pada bulan agustus ini,”jelasnya singkat melalui pesan whatshapp, kamis(17/7).
(jn/red)
Komentar