JAKARTA,SumselPost.co.id — Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, menegaskan pentingnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila untuk mencegah penyimpangan dan menjaga stabilitas politik Indonesia serta agar demokrasi tidak melahirkan tirani politik seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara.
Demikian Kiai Maman – sapaan akrabnya dalam diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR bersama Anggota MPR unsur DPD asal Jawa Timur Ibu Lia Istifhama, dan pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Menurut Maman, kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, harus dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi cara yang paling pas saat ini untuk mengelola kekuasaan. Namun, tanpa landasan Pancasila, demokrasi kita berisiko menyimpang. Kita harus pastikan demokrasi berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan melalui musyawarah, serta keadilan sosial,” ujar Maman.
Maman menyoroti tantangan demokrasi di Indonesia, termasuk ketidakpatuhan terhadap konstitusi, seperti kasus manipulasi kuota haji yang tidak sesuai regulasi, serta kesewenang-wenangan pejabat, seperti kenaikan pajak 250% oleh bupati di Pati yang memicu protes rakyat dan lain-lain.
Selain itu, ia mengingatkan bahaya hoax yang dapat merusak demokrasi, seperti kasus video paus yang viral namun ternyata palsu, yang menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat. Meski demikian, Maman optimistis dengan kondisi demokrasi Indonesia, yang memiliki indeks 79,51 poin dan partisipasi pemilih hingga 75%, jauh di atas negara seperti Jepang hanya berkisar 50%.
Juga kearifan lokal dan kesadaran politik pemimpin menjadi perekat kuat, seperti tradisi tahlilan dan Maulid Nabi yang mempersatukan masyarakat meskipun berbeda pilihan politik. Sebagai bagian dari Badan Pengkajian MPR, Maman telah menggelar diskusi di berbagai kampus di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.
Maman mengusulkan sejumlah solusi, antara lain mengembalikan musyawarah sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan pendidikan politik melalui kaderisasi partai, reformasi pendanaan politik yang transparan, serta penguatan peran masyarakat sipil dan media sebagai pilar demokrasi.
“Media adalah pilar keempat demokrasi. Bersama perguruan tinggi dan masyarakat sipil, kita harus memastikan demokrasi tidak hanya stabil, tetapi juga membawa kemaslahatan, kemakmuran, dan keadilan,” tegas Maman.
Maman juga menekankan pentingnya literasi digital untuk meminimalisir hoax tanpa represi berlebihan, serta peran DPR dan MPR dalam sosialisasi Pancasila sebagai pengikat entitas bangsa Indonesia. “Demokrasi kita harus terus diperkuat dengan pendidikan politik berkelanjutan, termasuk di partai politik, agar tidak dikuasai oleh mereka yang hanya bermodalkan uang,” pungkasnya.
Lia Isthifama mengatakan sebagai seorang perempuan bagaimana bisa melihat sosok RA Kartini yang pernah memperjuangkan pendidikan kaum perempuan di Indonesia. Karena itu, MPR RI sebagai mandat pemegang kedaulatan rakyat harus memperjuangkan kepentingan rakyat seperti haknya pendidikan yang memang dibutuhkan rakyat.
Melalui pendidikan itulah lanjut Lia, prinsip dan nilai-nilai luhur dalam 5 sila Pancasila itu bisa disosialisasikan dengan baik termasuk soal permusyawaratan rakyat dan nagaimana prosedur demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Jadi, amanah konstitusi bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat maka kita harus selalu mendengar dan memgakomodir aspirasi rakyat dalam setiap merumuslan kebijakan politik agar dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan bukan sebaliknya, merugikan rakyat,” jelas Lia.
Karyono wibowo menilai bahwa esensi demokrasi Pancasila sila ke-4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan tapi dalam prakteknya pemilihan umum sekarang dilakukan secara langsung oleh rakyat. “Tapi, itu bukan berarti bertentangan dengan Pancasila, karena ini soal cara saja dan hakikat sila ke-4 itu masih terjaga,” ungkapnya.
Selain itu ada demokrasi ekonomi seperti diperjuangkan oleh Bung Hatta dengan koperasinya. Tapi, saat ini ekonomi Indonesia masih tetkonsentrasi pada sekelompok orang saja dan dikendalikan mereka. “Inilah tantangan MPR RI bagaimana kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini,” jelas Karyono. (MM)
Komentar