CILEGON,SumselPost.co.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti rendahnya realisasi pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri petrokimia serta tingginya angka impor produk sejenis yang dinilai menggerus daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Lamhot saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Asahimas Chemical (ASC), di Cilegon, Banten, Jumat (21/11/2025).
Lamhot menjelaskan bahwa ASC merupakan salah satu industri pionir yang mengawali perkembangan petrokimia di Indonesia sejak tahun 1980-an. Ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya yang besar untuk memperkuat industri petrokimia, namun masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap impor.
“Indonesia punya resources yang luar biasa untuk menumbuhkembangkan industri petrokimia. Tetapi sampai hari ini, angka importasi kita terhadap produk petrokimia itu masih sangat luar biasa,” ujar Lamhot.
Menurutnya, kapasitas produksi ASC sangat signifikan bagi industri nasional. “Bayangkan, produk Asahimas ini bisa memenuhi kebutuhan sekitar 400 industri nasional. Dari PVC dan ethylene yang mereka hasilkan saja sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan ratusan industri tersebut. Ini luar biasa besar,” ungkapnya.
Namun, Lamhot menilai daya saing industri seperti ASC terganggu akibat pasokan HGBT yang tidak sesuai ketentuan. “Pemerintah sudah memberikan insentif berupa HGBT, tetapi dari pasokan yang dijanjikan 100%, realisasinya hanya 65%. Tentu ini sangat mempengaruhi daya saing mereka,” tegasnya.
Selain itu, Lamhot juga menyoroti masuknya impor produk petrokimia khususnya PVC dengan tarif 0% dari beberapa negara. “Impor dengan tarif 0% ini menjadi tantangan berat bagi mereka. Sementara produk yang sama dari Asahimas sudah bisa memenuhi kebutuhan nasional. Seharusnya kita tidak perlu lagi impor, jadi keran impor ini harusnya ditutup,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan realisasi HGBT tidak berada di kewenangan Kementerian Perindustrian, melainkan di sektor hulu migas seperti PGN maupun kontraktor migas (K3S). Komisi VII akan mendorong agar pemerintah memastikan realisasi pasokan mencapai 100%.
“Ini yang mau kita dorong: bagaimana pasokan HGBT yang dijanjikan 100% itu benar-benar bisa direalisasi sepenuhnya, supaya tidak mempengaruhi daya saing industri. Lalu soal impor dengan tarif 0%, ini harus kami komunikasikan dengan Kementerian Perdagangan agar keran impor PVC ditutup,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Lamhot mengingatkan bahwa melemahnya daya saing industri akan berdampak pada keberlanjutan investasi di sektor petrokimia. “Kalau daya saing mereka menguat, tentu mereka akan berinvestasi lebih jauh. Tapi jika daya saingnya menurun, mereka tidak mungkin melakukan investasi baru. Ini sangat disayangkan dan harus segera kita tindaklanjuti,” pungkasnya. (MM)
Komentar