JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum, menyampaikan perhatian serius terhadap ekosistem perbukuan nasional yang kian melemah. Baginya, kondisi ini bukan sekadar isu sektor pendidikan atau industri, melainkan persoalan mendasar yang menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Menurut Ketua ADRI Papua Barat itu, melemahnya penerbitan buku, merosotnya industri percetakan, dan rendahnya minat baca masyarakat merupakan gejala dari lemahnya kebijakan negara yang berpihak pada pembangunan budaya literasi yang kokoh.
Filep menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan dasar hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dengan jelas mewajibkan negara untuk menjamin tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata. Namun hingga hari ini, implementasi UU tersebut belum menjelma menjadi kebijakan strategis yang terukur dan berkelanjutan.
“Ada regulasi, tapi belum ada eksekusi yang sepadan. Negara perlu hadir secara aktif dan bertanggung jawab dalam membangun peradaban membaca, harus ada program yang lebih kongkrit dalam hal ini.” tegas Filep, Rabu (28/5/2025).
Sebagai anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep melihat langsung dampak konkret dari lemahnya distribusi buku cetak khususnya di daerah-daerah luar Jawa. Menurutnya, ketimpangan akses terhadap buku semakin memperlebar jurang sosial dan pendidikan antarwilayah.
Ia juga menyoroti bahwa banyak penerbit kecil dan percetakan lokal kini kesulitan bertahan karena tidak adanya dukungan negara, baik dalam bentuk insentif pajak, subsidi bahan baku, maupun regulasi protektif.
“Perhatian saat ini harus tertuju pada dua sisi, para pelaku percetakan buku dan sekaligus konsumen,” kata Senator yang akrab disapa Pace Jasmerah tersebut.
Filep juga menguraikan bahwa buku cetak masih memegang peran utama dalam proses pembentukan kesadaran masyarakat. Ia menyebut bahwa riset internasional menunjukkan bahwa membaca buku fisik jauh lebih efektif dalam membangun pemahaman, meningkatkan daya ingat, dan memperkuat hubungan emosional antara pembaca dan isi bacaan.
“Kita bisa mengikuti perkembangan digital, tapi jangan meninggalkan buku cetak. Ia bukan sekadar alat baca, ia adalah medium berpikir,” kata Filep lagi.
Filep menilai bahwa rendahnya minat baca bukan murni karena malas membaca, tapi karena ekosistem buku tidak dirawat secara berkelanjutan. Harga buku mahal, distribusi terbatas, dan tidak adanya gerakan nasional yang konsisten. Ia menyebut, ini saatnya negara tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur intelektual. Masyarakat yang gemar membaca adalah masyarakat yang sadar, kritis, dan berdaya. Dan itu hanya mungkin jika negara menjadikan buku sebagai bagian dari pembangunan strategis.
DPD RI, melalui Komite III DPD, akan terus mendorong agar pemerintah mengarusutamakan literasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Filep menegaskan perlunya kebijakan afirmatif: insentif untuk penerbit lokal, penguatan distribusi buku ke wilayah 3T, hingga pengintegrasian gerakan literasi lintas kementerian dan lembaga.
“Literasi tidak boleh dibatasi di sekolah. Ia harus hidup di rumah, di tempat ibadah, di ruang-ruang publik. Dan negara harus hadir untuk itu,” tegasnya.
Filep mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas literasi untuk memandang buku sebagai kekuatan strategis bangsa.
“Kita bukan sedang nostalgia soal buku. Kita sedang bicara tentang daya tahan bangsa menghadapi zaman. Jika negara abai terhadap buku, maka ia sedang mengabaikan masa depan rakyatnya,” pungkas Ketua IKA Unhas Papua Barat tersebut. (MM)
Komentar