Palembang, Sumselpost.co.id – Pelatihan Sistem Integrasi Keamanan Pariwisata digelar di Ruang Parameswara, Pemerintah Kota Palembang, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha pariwisata, Pol PP, hingga Ditpamobvit Polda Sumsel. Program ini ditargetkan menjadi pilot project keamanan pariwisata Kota Palembang .
Akademisi UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Anggota TACB Kota Palembang, Dr. Kemas AR Panji Spd Msi, menilai sistem keamanan terintegrasi sudah sangat mendesak diterapkan. Menurutnya, rasa aman merupakan fondasi utama bagi kebangkitan wisata Kota Palembang.
“Kita tidak bisa hanya membebankan keamanan kepada polisi, atau hanya kepada pemerintah, atau swasta. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia mengungkapkan contoh nyata bagaimana wisatawan bisa trauma hanya karena pengalaman buruk yang terlihat sepele—mulai dari pemalakan, intimidasi, hingga pungutan liar di sekitar destinasi wisata seperti Jembatan Ampera, BKB, dan kawasan Masjid Agung.
“Hal kecil ini membekas. Kawan saya pernah bilang, ‘Palembang itu tidak aman’. Dan itu berdampak luas. Kalau dia cerita ke komunitasnya, ke kawan-kawannya, citra kota ikut rusak,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena tersebut menurut harus cepat di respon dan ditindaklanjuti.
“Sering terjadi, ketika kasus heboh semua turun: Wali Kota turun, polisi turun. Dua hari aman. Minggu depannya pos sudah kosong lagi. Ini tidak boleh terjadi,” kata Kemas.
Ia menekankan perlunya pembagian peran yang jelas antara polisi, Pol PP pariwisata, security tempat wisata, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Selain itu, sistem yang transparan dan berbasis teknologi seperti CCTV, digital ticketing, serta pelaporan terpadu harus diperkuat agar pengawasan lebih akurat dan cepat.
Kemas menjelaskan, keberhasilan kawasan Kota Tua Jakarta dan Semarang tidak lepas dari penataan keamanan yang baik.
“Wisatawan datang, bisa foto-foto tanpa diganggu. Itu yang membuat destinasi nyaman. Kalau baru duduk langsung didatangi pengamen atau diminta uang, bagaimana wisata mau maju?” jelasnya.
Ia mengingatkan agar aparat tidak hanya melihat nominal kerugian dalam sebuah kasus tipiring (tindak pidana ringan), tetapi dampak luasnya terhadap pariwisata dan citra kota.
“Kalau aman, kepercayaan wisatawan tumbuh. Citra kota membaik. Fasilitas dan event tinggal mengikuti,” tutup Kemas.
Kabag Bin Opsnal Ditpamobvit Polda Sumsel, AKBP Rahmat Sihotang SH MH, menegaskan komitmen kepolisian mendukung penuh sistem keamanan terintegrasi ini.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan MoU dengan Walikota Palembang terkait masalah ini.
“Kita akan membagi tugas dan fungsi secara jelas. Nanti kita akan buat perjanjian kerja sama, dan dilanjutkan perjanjian kerja teknis yang lebih detail nanti ini kersama antara Polda Sumsel khususnya Direktorat Pamobvit dengan Pemkot Palembang ,” ujarnya.
Dimana menurutnya Pilot project awal meliputi Benteng Kuto Besak, Jembatan Ampera, hingga Pulau Kemaro.
Rahmat menyebut Pemerintah Kota Palembang, khususnya Wali Kota, mendukung penuh program ini, termasuk pembiayaan kegiatan.
“Kalau kita bekerja bersama, saya yakin pariwisata Palembang akan menggeliat lagi pada 2026,” tambahnya.
Ia juga menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas praktik premanisme, pungli, dan gangguan keamanan lain di kawasan wisata.
Acara di buka oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Nasional Polda Sumsel AKBP Heri Agung Nugroho SIk , materi lain juga di sampaikan oleh Kompol Dr M Ihsan SS SH MH dan Prof Dr Zainal Burlian dari UIN Raden Fatah Palembang.
Komentar