JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, KH. Maman Imanul Haq meminta usulan penggunaan dana zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan memicu polemik baru di masyarakat.
Harusnya para pemangku kepentingan (stake holder) fokus menyempurnakan pengelolaan program MBG yang masih banyak kekurangan. “Setelah lebih dari sepekan berjalan Program MBG ini masih banyak kekurangan, baik dari variasi menu, kecepatan, maupun keseimbangan gizi dari setiap sajian,” tegas Kiai Maman, Jumat (17/1/2025).
Karena itu dia minta seharusnya semua stake holder fokus menyempurnakan pelaksanaan program, bukan malah memicu polemik baru yang tak perlu seperti melontarkan penggunaan dana zakat untuk MBG,” ujarnya.
Untuk diketahui usulan penggunaan zakat untuk program MBG disampaikan Ketua DPD RI Sutan B Najamudin. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dalam program yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut Kiai Maman, peruntukkan dana zakat diatur secara ketat dalam syariat Islam. Menurutnya dana zakat digunakan untuk mendukung delapan asnaf (golongan) penerima.manfaat itu sesuai ketentuan syariat.
Kedelapan asnaf itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang terlilit hutang, Riqab (budak, oang yang tertindas oleh orang atau kelompok lain), ibnu sabil (kehabisan biaya – musafir), dan fisabilillah (berjihad, berdakwah di jalan Allah, belajar dll). “Ketentuan ini juga dikuatkan dengan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. “Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan,” ujarnya.
Zakat lanjut Kiai Maman, memiliki sistem yang berbeda karena telah diatur dengan syariah agama. Menurutnya, penggunaan dana zakat sebaiknya tetap difokuskan pada program-program yang lebih spesifik untuk memberdayakan kelompok penerima zakat atau mustahiq.
Dana zakat, sebaiknya digunakan untuk membantu fakir dan miskin, pemberdayaan mustahiq agar dapat beralih menjadi muzakki (pemberi zakat).
“Penggunaan zakat untuk program yang bersifat umum dan melibatkan seluruh masyarakat yang tidak termasuk kategori penerima zakat, itu melanggar prinsip pengelolaan zakat,” jelas Kiai Maman lagi.
Hal itu berbeda dengan program MBG yang merupakan program pemerintah yang didesain secara sistematis dan telah dianggarkan sebesar Rp 71,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pendidikan Nasional.
APBN bersumber dari pembiayaan yang lebih tepat untuk program-program yang sifatnya umum dan menyasar masyarakat luas, termasuk program kesehatan dan peningkatan gizi. “Jadi program MBG itu tidak perlu menggunakan dana zakat,” pungkasnya. (MM)
Komentar