JAKARTA,SumselPost.co.id – Masuknya 250 ton beras ilegal asal Thailand ke Indonesia mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah. Ia mendesak pemerintah mengusut tuntas kronologi masuknya beras tersebut ke Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, dan mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaku lapangan hingga jaringan terorganisir.
Rina menilai temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan. Ia meminta pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan secara transparan dan menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
“Kami mengecam masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand. Ini pelanggaran serius terhadap amanah Presiden Prabowo yang menutup impor beras. Pemerintah harus mengusut tuntas dan tidak boleh ada yang bermain-main dengan kebijakan nasional. Jika sudah diketahui siapa dalangnya, kenakan sanksi tegas tanpa kompromi,” tegas Rina di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, masuknya ratusan ton beras ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan sehingga membuka celah bagi penyelundupan. Rina meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh agar praktik serupa tidak berulang. “Fakta bahwa 250 ton beras bisa masuk menunjukkan adanya celah yang tampaknya sudah lama dimanfaatkan. Pemerintah perlu menutup celah itu dan menindak siapa pun yang terlibat,” ujarnya.
Rina menyebut jumlah 250 ton menunjukkan adanya dugaan jaringan terorganisir. Menurutnya, skala sebesar itu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan logistik yang kuat. “Ini bukan pelanggaran biasa. Pemerintah harus membongkar sampai ke akar, bukan hanya menangkap pelaku lapangan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masuknya beras ilegal berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan petani lokal karena beras impor biasanya dijual lebih murah. “Jumlah kecil saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton. Ini ancaman bagi daya saing petani dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Saat ini stok beras nasional berada pada level aman, yakni hampir 4,2 juta ton. Namun Rina meminta pemerintah tetap memperketat pengawasan agar kondisi stok yang baik tidak membuat sistem kontrol melemah.
Kasus beras ilegal di Sabang berawal dari laporan penemuan 250 ton beras impor di sebuah gudang. Menteri Pertanian Amran telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menghentikan aktivitas di lokasi serta memastikan beras tersebut tidak beredar di masyarakat.
Senelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan yang masuk sekitar pukul 14.00 WIB tadi bahwa ditemukan 250 ton beras impor ilegal di sebuah gudang di Sabang, Aceh.
Gudang tersebut merupakan milik perusahaan swasta PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.
Setelah dilakukan penelusuran, Amran segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi. Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan untuk memastikan beras ilegal tersebut tidak beredar keluar.
Mentan Amran menekankan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional mencukupi, pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini sekitar 3,8 juta ton. “Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh import karena stok kita banyak. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” tegasnya. (MM)
Komentar