TPDI dan Perekat Sesalkan Anwar Usman sebagai Terlapor Tak Disebutkan dalam Surat Panggilan

Nasional473 Dilihat
Post ADS

JAKARTA,SumselPost.co.id – Advokat-Advokat Perekat Nusantara dan TPDI telah menerima Panggilan Rapat “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” (MKMK), melalui surat panggilan No. 2219/MKMK/10/2023, Perihal  Panggilan Rapat MKMK, ttgl. 25 Oktober 2023, antara lain ditujukan kepada Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indinesia (TPDI), terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi.

MKMK ini baru dibentuk sepekan pasca Putusan MK No.90/ PUU-XXI/2023, sehubungan dengan laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang dilaporkan Lembaga atau Kelompok Orang dan menanggapi laporan ini, MK membentuk sekaligus melantik secara resmi MKMK, yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu, Wahiduddin Adams (unsur Hakim Konstitusi), Jimly Asshiddiqie (unsur tokoh masyarakat) dan Bintan R. Saragih (unsur akademisi bidang hukum).

Demikian disampaikan Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI, Petrus Selestinus di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Pengangkatan MKMK tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, MKMK akan bekerja selama satu bulan, yaitu sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023 sesuai dengan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023, Tentang MKMK.

Untuk itu, jadwal dan agenda Rapat MKMK, sesuai undangan yang diterima Perekat Nusantara & TPDI, untuk hadir, tgl 26 Oktober 2023, pukul 10.00. WIB di MK, dengan agenda untuk Klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan 12 (dua belas) Laporan (Pelapor), yang terdiri dari : Furqan Jurdi, DPP. ARUN, Ahmad Fatoni, S.H. C.L.A (Advokat LISAN), Perekat Nusantara & TPDI, PBHI, Andy S.H, Denny Indrayana, Gagum Ridho Putra dkk., Roynal Christian Pasaribu, .Md. SE, S.H, M.H, Johan Imanuel, S.H..dkk., Nur Rahman, dan Bandot D. Malera (12 Pelapor).

Baca Juga  Pimpinan MPR Ingatkan Pentingnya Peran Guru Agama dalam Pembangunan Bangsa

Yang menanda tangani Surat Panggilan dimaksud adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua MKMK dan tembusannya disampaikan kepada Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A, (Anggota MKMK) dan Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. (Anggota MKMK), yang merujuk pada ketentuan pasal 20 ayat (2), Peraturan MK No. 1 tahun 2023, tentang MKMK.

Agenda Rapat yang ditentukan adalah membahas Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, guna menentukan laporan atau temuan dilanjutkan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan pemeriksaan. Namun demikian sangat disesalkan karena di dalam Surat Panggilan itu tidak disebutkan nama Anwar Usman, selaku Hakim Terlapor apakah akan diklarifikasi bersamaan atau tidak.

Padahal di dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan MK No. 1 Tahun 2023, dikatakan bahwa dalam membahas laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan meminta klarifikasi kepada Hakim Terlapor atau pihak-pihak yang terkait dengan temuan. Dengan demikian yang kita pahami dan maknai adalah Hakim Kosntitusi Anwar Usman sebagai Hakim Terlapor ikut diklarifikasi dalam waktu yang bersamaan pada Rapat Majelis Kehormatan (RMK) tgl. 26/10/2023 ini.

Baca Juga  Tanpa Amandemen UUD NRI 1945, MPR RI akan Membahas PPHN

Meskipun RMK yang dilalukan pada 26/10/2023, agendanya hanya membahas Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, namun RMK juga akan menentukan dapat atau tidaknya sebuah Laporan atau Temuan ditindaklanjuti, yang putusannya akan diberitahukan kepada Pelapor. Inilah yang berbahaya karena bisa saja Laporan atau Temuan yang dibahas dalam RMK dinyatakan tidak ditindaklanjuti pemeriksaannya.

Oleh karena itu Perekat Nusantara dan TPDI meminta dukungan dan pengawasan dari masyarakat luas terhadap proses Etik di MKMK, tanpa mengurangi wewenang dan tanggung jawab MKMK. Karena bagaimanapun MKMK ini dibentuk, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua MK Anwar Usman, sementara dalam waktu yang bersamaan Anwar Usman adalah Hakim Terlapor yang akan diperiksa oleh MKMK.

Legitimasi

Sementara itu menyangkut persoalan legitimasi dan kredibilitas serta marwah dan keluhuran martabat dari MK itu sendiri, karena putusan MKMK ini sangat menentukan eksistensi MK sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, sesuai pasal 24 UUD 1945, maka MKMK harus  menyelamatkan MK yang tersandera oleh Nepotisme, dimana MK sekarang ini berada pada titik nadir.

Bintan Saragih, anggota MKMK, menambahkan bahwa dalam sidang berikutnya, para pelapor dapat membawa pembuktian dan segera memberitahu saksi-saksi yang akan hadir. “Supaya bisa digilir. Ini hanya sampai 24 November waktunya. Ini serius, masyarakat menunggu,” kata Bintan.

Baca Juga  Ketua Banggar Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Terdapat sembilan pihak pelapor yang hadir di ruang rapat, baik secara daring maupun luring, antara lain Furqan Jurdi, DPP. ARUN, Ahmad Fatoni (Advokat LISAN), Perekat Nusantara & TPDI, PBHI, Denny Indrayana, LBH Ciptakayara Keadilan, Gagum Ridho Putra dkk., Johan Imanuel, dkk., Nur Rahman,, dan lainnya . Sementara, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi 98, dan Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara tidak hadir.

Sebelumnya Ketua MK Anwar Usman, telah membantah tudingan bahwa dirinya mengatur putusan MK soal batas usia capres-cawapres sehingga keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, dapat maju sebagai bakal cawapres pada Pilpres 2024.

Namun, terlepas dari tudingan ke arah Anwar Usman, sejumlah pihak termasuk pakar hukum tata negara dan masyarakat mempertanyakan netralitas MKMK sendiri dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman tersebut.(MM)

 

 

Post ADS

Komentar