DPD RI Ingatkan Pemerintah Waspadai Dampak Deindustrialisasi Sektor Sandang dan Pangan Nasional

Nasional388 Dilihat
Post ADS

JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo mewaspadai dampak deindustrialisasi sektor tekstil (sandang) dan pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat.

Menurut Sultan, pemerintah terkesan belum fokus pada kedua isu penting yang menyebabkan banyak industri pangan dan tekstil nasional saat ini gulung tikar. Indikasinya jelas terkonfirmasi pada data penutupan ribuan penggilingan padi kecil dan puluhan industri tekstil beberapa tahun terakhir.

Mengutip Badan Pangan Nasional, sebelumnya jumlah penggilingan di Indonesia sebanyak 180.000, sementara saat ini tinggal 169.000. Artinya berkurang ada sekitar 11.000 penggilingan yang sudah tutup.

Di saat yang sama, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mengklaim utilitas pabrik kini rata-rata hanya sekitar 50 persen. Hal ini diakibatkan oleh membanjirnya produk tekstil impor di pasar lokal.

Baca Juga  DPD RI Minta Pengusaha Pulihkan Ekonomi Nasional

“Dampak langsungnya adalah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran secara meluas. Di industri tekstil terjadi gelombang PHK dalam skala besar,” ujarnya, Senin (25/9/2023).

Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa terdapat beberapa penyebab utama kenaikan harga pangan saat ini. Yang pertama tentu produktivitas pangan global yang anjlok akibat El Nino gagal diantisipasi oleh pemerintah. Di sisi lain anggaran subsidi di sektor pertanian justru dipangkas.

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Solutions yang memperkirakan kekurangan global beras di tahun 2022/2023 mencapai 8,7 juta ton.

“Sehingga produktivitas tanaman pangan nasional mengalami penurunan secara signifikan. Sementara beberapa negara pengekspor beras justru menahan eksportasi ke negara lain,” tegasnya.

Baca Juga  Puan Minta Pemerintah Fasilitasi Masyarakat Semaksimal Mungkin Saat Mudik Lebaran

Di sektor industri tekstil dan garmen, kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, pemerintah kecolongan dalam mengontrol aktivitas pasar digital yang mengalir masukan produk tekstil China yang murah ke dalam negeri. Secara digital industri tekstil kita pasti kalah bersaing dengan industri negara lain yang sudah jauh lebih efisien dan inovatif.

Pabrik konveksi lokal sebenarnya sudah terpukul sejak tahun lalu akibat masuknya barang impor borongan. Kondisinya semakin parah dengan adanya Tiktok Shop belakangan ini.

“Kami harap pemerintah segera memberikan perhatian dan jika dibutuhkan pemerintah harus menyiapkan tim khusus untuk mengkaji fenomena deindustrialisasi kebutuhan sandang dan pangan ini. Bangsa Indonesia yang besar ini tidak boleh hanya dijadikan pasar bagi industri negara lain,” tambahnya.

Baca Juga  Kasus Rasisme Natalius Pigai, Polri Terapkan Konsep Presisi

Deindustrialisasi sektor Sandang dan pangan, lanjut Sultan, akan menghambat proses Indonesia mencapai target empat besar negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2045 nanti. Sehingga dibutuhkan political Will melalui politik anggaran yang kuat.

“Demikian juga dengan target-target sosial ekonomi Nasional lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti angka kemiskinan, pengangguran dan stating,” pungkasnya.(MM)

Post ADS

Komentar