Mintarsih A. Latief : PT Blue Bird Taxi Adalah Induk dari PT Blue Bird Tbk

Nasional528 Dilihat
Post ADS

JAKARTA,SumselPost.co.id – Pemilik sebagian saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih Abdul Latief mengatakan dirinya adalah bagian dari jajaran Direksi PT Blue Bird Taxi yang merupakan induk dari PT Blue Bird Tbk.

“Saya dulu merupakan bagian dari jajaran Direksi PT Blue Bird Taxi, yang menjadi induk dari PT Blue Bird Tbk. PT Blue Bird Taxi didirikan tahun 1971. Sementara PT Blue Bird Tbk itu baru didirikan tahun 2001. Jadi PT Blue Bird Taxi ini usianya sudah 50 tahun,” tegas Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Dokter spesialisasi dalam bidang kesehatan mental atau Psikiatri itu menjelaskan, “Sekarang mari kita lihat sejarahnya. Setelah PT Blue Bird Taxi berusia 30 tahun, secara diam-diam, dua dari delapan pemegang sahamnya mendirikan PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) yang seluruh operasionalnya menggunakan fasilitas dari PT Blue Bird Taxi.”

“Mulai dari logo dan merek, pelanggan, peralatan sistem radio komunikasi, komputerisasi, peralatan bengkel, gedung utama, pool, hingga pengemudi-pengemudi dan karyawan-karyawan terbaik, semua diambil dari PT Blue Bird Taxi untuk dipindahkan ke PT Blue Bird Tbk. Peralihan secara perlahan ini yang kemudian mengkerdilkan PT Blue Bird Taxi yang berfungsi sebagai inang dari PT Blue Bird Tbk,” ujarnya.

Baca Juga  Pernyataan Ganjar Pranowo Wajar, Penentu Capres PDIP Adalah Megawati

Untuk itu kata Mintarsih, soal saham miliknya yang merupakan hak dia dan masih akan terus diperjuangankan.

“Mari kita lihat juga tentang hilangnya harta saya berupa saham di CV Lestiani dan PT Blue Bird Taxi. Semua berawal setelah saya mengundurkan diri sebagai direksi di CV Lestiani yang memiliki 45 persen saham di PT Blue Bird Taxi. Tetapi, dengan mundur sebagai direksi, ternyata harta dan hak saya juga dihilangkan di CV Lestiani maupun di PT Blue Bird Taxi. Jadi bisa dibayangkan, bahwa sebetulnya dari segi hukum hal itu tidak masuk akal, tapi kenyataannya terjadi,” jelas Mintarsih.

Sehingga usai melayangkan somasi ke PT Blue Bird Tbk bersama pengacaranya yaitu Kamaruddin Simanjuntak, dan berjalannya waktu, upaya hukum akhirnya ditempuh.

“Ini yang saya persoalkan dan yang saya laporkan ke Mabes Polri. Bagaimana ketika seseorang hanya mundur sebagai pengurus tapi hartanya dihilangkan semua, dan bahkan dialihkan ke pihak lain,” tambahnya.

Baca Juga  Era Desrupsi, Gus Jazil Ingatkan Generasi Muda Cepat Beradaptasi dan Melek Digital

“Kalau hal seperti ini bisa terjadi pada saya, bukan tidak mungkin hal serupa bisa terjadi juga pada pebisnis lainnya. Bayangkan bila ini terjadi pada para investor baik lokal maupun asing yang justru sedang diharapkan untuk menanamkan modal mereka demi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kasus yang saya alami ini bisa menjadi preseden buruk bagi kesehatan menjalankan usaha di negeri ini,” pungkasnya.

Sementara itu Pakar Hukum Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi SH mengatakan saham tidak akan hilang dengan sendirinya, apabila seseorang mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, sebab ada aturan baku yang mengatur.

“Pengalihan saham itu ada notarisnya, melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan jika nanti dalam pemeriksaan terbukti ada pengalihan saham yang tanpa diketahui oleh pemilik saham asli maka itu pidana,” ujar Prof. Wila, Kamis (7/9/2023) lalu.

Dijelaskan, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Perdata di buku 2, juga mengatur tentang hal tersebut. “Tentang kebendaan, benda itu terdiri dari barang dan hak. Saham itu hak, jadi hak kepemilikannya itu dalam bentuk hak. Umpamanya dia jual, itu tentunya berdasarkan RUPS semuanya itu, kalau dijual, notarial ya, penjualan saham itu. Tanpa adanya notaris itu tidak ada penjualan saham. Kalau pidananya, misalkan notarisnya (ikut) terlibat memalsukan dan segala macem itu urusan dari pidana,” ungkap Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi SH.

Baca Juga  Pastikan Peserta Kartu Prakerja Terserap Industri

Seperti diketahui sebelumnya Mintarsih Abdul Latief dalam laporannya ke Bareskrim Mabes Polri bernomor: LP/B/216/VIII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Agustus 2023, ditandatangani IPTU Yudi Bintoro (Kepala Subbagian Penerimaan Laporan), dengan terlapor adalah Purnomo Prawiro.(MM)

Post ADS

Komentar