Muara Enim,Sumselpost.co.id -Ketidaksetujuan serta menolak tegas atas Pengisian Sisa masa jabatan Wakil Bupati Muara Enim yang dipilih oleh DPRD Muara Enim terus menuai kritikan serta penolakan dari berbagai Ormas yang ada di Kabupaten Muara Enim.
Aksi penolakan serta gelombang penolakan elements masyarakat atas jabatan Wabup Muara Enim tersebut tentunya bukan tidak ada alasan, karena dinilai tidak relevan lagi namun DPRD Muara Enim justru tetap memaksakan kehendak agar kursi jabatan sisa Wabup Muara Enim sebaiknya harus di isi.
Hari ini Selasa (20/09/2022) aksi penolakan Wabup Muara Enim kembali digelar serta disuarakan dari Ormas Projo, Ormas GASS, Ormas ABRI Abdi Lestari, dan Gerakan Masyarakat Muara Enim Menggugat (GMMM) yang kali ini mendatangi PJ Bupati Muara Enim Kurniawan,AP,M.Si, yang diwakilkan oleh PJ Sekda Muara Enim H Riswandar,SH, dan rombongan aksi diterima diruang kerja Sekda Pemkab.Muara Enim (20/09/2022).
Gerakan Masyarakat Muara Enim Menggugat (GMMM) usai diterima langsung oleh PJ Sekda Muara Enim tersebut, mengungkapkan, bahwa Wabup Muara Enim terpilih oleh DPRD cacat hukum dan sudah jelas ini banyak kepentingan serta tidak menghargai lagi aturan yang diberlakukan.
Lanjutnya, meminta Mendagri Pusat membatalkan usulan pelantikan serta berkas usulan berita acara pemilihan Wabup Muara Enim pada Tanggal (6/09/2022) lalu, Kita akan menggugat jika Kemendagri Pusat memaksakan pelantikan Wabup Muara Enim yang hampir seluruh masyarakat tidak menyetujuinya apalagi mendukungnya.
“Ya, hari ini diterima PJ Sekda dalam menyampaikan aspirasi penolakan Wabup Muara Enim pada prinsipnya Sekda bersifat netral, Namun hal ini kita laporkan agar pihak Pemkab Muara Enim dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini,” ungkap Awi didampingi Bung Reza serta mewakili masyarakat tersebut.
Sementara PJ Sekda Muara Enim H Riswandar,SH, tentunya aspirasi ini kita terima namun semuanya kita bersifat netral baik itu yang menolak Pilwabup maupun yang mendukung, dan yang terpenting mari kita tetap jaga iklim yang kondusif di Muara Enim yang kita cintai ini, serta aspirasi yang kita terima ini akan kita pelajari serta kita rapatkan bersama,”terang Sekda Muara Enim.
Sementara usai diterima PJ Sekda Muara Enim tersebut, tampak beberapa Ormas yang menggugat Pilwabup Muara Enim berpamitan serta dilanjutkan dengan pemasangan atribut serta baliho penolakan terhadap hasil pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sisa jabatan 2018-2023 tersebut.(JNP)
Komentar