Pimpinan DPD RI Mahyudin Apresiasi Capaian Pembangunan Kalbar di Bawah Kepemimpinan Sutarmidji

Nasional2030 Dilihat
Post ADS

PONTIANAK,SumselPost.co.id – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, mengapresiasi pencapaian berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Barat selama kepemimpinan gubernur Sutarmidji, seperti peningkatan status desa menjadi desa mandiri yang diawal kepemimpinannya hanya satu desa mandiri, namun sekarang status desa mandiri menjadi 586 desa.

Demikian Mahyudin menanggapi paparan gubernur dalam kunjungan kerjanya ke Pemrov Kalbar, pada Selasa (28/6/2022).

“Saya kira kami harus memberi apresiai dan selamat kepada pak gubernur dari satu desa mandiri tahun 2018 manjadi 586 desa mandiri tahun 2022. Semoga kedepan bisa ditingkatkan,” kata Senator dari Kaltim itu.

Juga mengenai terobosan gubernur dengan mengeluarkan kebijakan menjadikan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang mangkrak menjadi pusat sertifikasi keahlian daerah. Karena gaji pekerja nantinya menyesuaikan dengan sertikasi keahlian yang dimiliki pekerja tersebut.

“Ini suatu inovasi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah untuk masuk ke pasar kerja yang kompetitif dan ini dapat menjadi percontohan bagi daerah yang lain,” jelas Mahyudin.

Selain memberi apresiasi, Mahyudin juga memberi atensi khusus pada terkendalanya program pembangunan jalan tol sebagai sarana penunjang Pelabuhan Samudera yang telah rampung pembangunannya. Dengan asumsi bahwa pelabuhan samudera tersebut akan melayani 400 sampai 500 kontainer per hari, sehingga kondisi jalan eksisting tidak akan mampu. Sehingga pembangunan jalan tol menjadi solusi mempermudah arus barang dan transportasi dari dan kepelabuhan.

Baca Juga  Baleg DPR RI: RUU Daerah Kepulauan Harus Dilihat Luas, Tak Sekedar Bagi-bagi Kue Pembangunan

“Tadi jalan tol yang disampaikan pak gubernur, saya kira itu suatu keniscayaan yang harus kita miliki. Memang yang menjadi persoalan karena jalan tol ini bisnis jadi kalau tidak ekonomis tidak dibangun. Padahal yang perlu dipikirkan adalah multi pleyer efeknya pembangunan untuk bangsa dan negara, sementara kalau swasta berpikirnya untung rugi. Saya kira ini wajib kita perjuangkan sama-sama, saya siap backup untuk ke kementerian. Karena kalau tidak pelabuhan samuderanya tidak akan maksimal kalau jalan tol belum selesai, dengan adanya jalan tol akan tumbuh daerah ekonomi baru,” ungkapnya.

Hanya saja Mahyudin menyayangkan, terkait serapan dana DAK (dana alokasi khusus) kesehatan provinsi Kalbar tahun anggaran 2022 untuk program gizi dan pemberian makanan tambahan sebesar Rp7,4 miliar yang sampai sekarang belum ada, karena terkendala belum turunnya petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.

“Presiden maunya serapan anggaran bagus tapi secara teknis kadang-kadang terkendala, nanti kalau bisa pak kadis kesehatan bantu disampaikan detailnya. Sepertinya kita tinggal mendesak untuk menurunkan juknis agar dana DAK bisa terserap,” ungkapnya.

Baca Juga  Senam di Lomba Piala Puan Maharani, Puan: SICITA Jadikan Badan dan Jiwa Sehat

Selanjutnya Mahyudin merespon keinginan Pemprov Kalbar untuk pemekaran wilayah, mengingat luas wilayah Kalbar nomor tiga terbesar dan merupakan daerah perbatasan.

“Saya berpendapat pemekaran itu merupakan solusi untuk mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali pelayanan masyrakat. Dengan luas kalbar ini saya kira pak gubernur tidak akan mampu menyelesaikan infrastruktur jalan apalagi dengan APBD yang hanya 5 trilyun rupiah,” tambahnya.

Namun lanjut Mahyudin, bahwa ini dapat terwujud bila diurus serius, tentunya didukung oleh alasan-alasan yang mendasar sebagai pertimbangan untuk pemekaran wilayah.

“Mengenai pemekaran, pengalaman saya kalau diam-diam apalagi tidak ada yang urus akan begitu saja kadang perlu juga drama. Pemekaran kalbar itu adalah kebutuhan dan saya setuju prioritas di povinsi. Kalbar itu perlu dimekarkan karena merupakan daerah perbatasan dengan luas ketiga terbesar, jumlah penduduk mencapai 5,5 juta dengan ketebatasan infrastruktur, jaringan listrik dan internet,” jelas dia.

Pada kesempatan yang sama Fernando Sinaga anggota DPD RI Dapil Kaltara menambahkan bahwa mengenai pemekaran Kalbar, telah disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Dalam Negeri terkait alasan hanya memberi pemekaran untuk Provinsi Papua, sementara Kalbar yang merupakan daerah perbatasan dengan panjang wilayah perbatasan 900 Km juga mendesak untuk dimekarkan.

Baca Juga  Kejagung Tetapkan Dirjen di Kemendag Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng

“Pemekaran Kalbar sebenarnya kita kemarin sudah fokus dalam rapat dengan Kemendagri, kami juga sangat berkeras apakah memang harus ada dulu gejolak seperti Papua. Kami harus bisa diberikan, kenapa papua diberikan kalau dengan alasan APBN itu juga menjadi pertanyaan kami,” tuturnya.

Hadir mendampingi wakil Ketua DPD RI dalam kunjungan tersebut anggota DPD RI yakni: Fernando Sinaga, S,TH dari dapil Dapil Kaltara, Aji Mirni Mawarni, ST., MM dari dapil Kaltim, Maria Goreti, S.Sos., M.Si, dan Elinawati, SH., M.AP Dapil Kalbar serta Hj. Yustina Ismiati, SH., MH dari dapil Kalteng. (MA)

Post ADS

Komentar