oleh

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Sumsel Harus Penuhi Undang-Undang

-Sumsel-6 views

Palembang, SumselPost.co.id – Pemerintah Daerah tidak boleh mengurangi anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-undang, yakni 20 persen dari postur anggaran negara maupun daerah.

Amanat undang-undang tentang besaran anggaran pendidikan 20 persen dari postur APBD dan APBN tertuang di UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan di pasal 171 ayat (1) dijelaskan “Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Pada ayat (2) : “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”.

Penjelasan dari ayat di atas adalah bahwa pemerintah pusat minimal harus menganggarkan 5 % dari APBN untuk pembiayaan sektor kesehatan. Sedangkan pemerintah propinsi atau Kota/Kabupaten minimal harus menganggarkan 10 % dari APBD untuk sektor kesehatan dengan ketentuan masing-masing minimal 2/3 untuk kepentingan publik terutama bagi penduduk miskin.

Untuk Sumsel sendiri malah bidang pendidikan dan kesehatan belum memenuhi quota undang-undang.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Mgs Syaiful Padli melihat untuk Sumsel anggaran pendidikan di Sumsel belum sampai 20 persen.

Menurutnya pendidikan mengacu pada undang-undang No 20 tahun 2003 sudah 20 persen ditambah hibah 1,5 triliun dana BOS.

” Kalau tidak di tambah dana BOS sebetulnya kita tidak mencapai 20 persen bidang pendidikan, ini pernah kami tanyakan kepada kementrian Dalam Negeri,” katanya, Jumat (17/9).

Namun itu tidak di evaluasi oleh pihak Kemendagri sendiri ketika Rp1,5 triliun masuk sebagai bagian 20 persen anggaran pendidikan sesuai undang-undang.

Baca Juga  Pembukaan Kursus Mahir Dasar Kerjasama Kwarda Sumsel

“Artinya tidak ada temuan ,” kata politisi PKS ini.

Untuk bidang kesehatan di UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan menurutnya harus 10 persen .

“10 persen ini aku lihat belum mencapai, jadi anggaran kita kemarin di kesehatan baru sekitar 8 persen, ini juga nanti akan dipertanyakan di Kemendagri, setelah kita ketok palu di awal Oktober maka 15 hari kemudian APBD P akan dievaluasi Kemendagri, “ katanya.

Pihaknya juga akan melihat sejauh mana Kemendagri mengevaluasi daerah-daerah yang tidak memenuhi UU untuk urusan wajib kesehatan dan pendidikan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *