oleh

Guru SLB Seluruh Sumsel Belum di Vaksin Covid-19

PALEMBANG,SumselPost.co.id – Hingga kini vaksin Covid-19 untuk guru untuk seluruh Sumatera Selatan (Sumsel) belum menyentuh di persentase 50 persen.Parahnya lagi 254 orang guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) seluruh Sumsel  belum mendapatkan vaksin Covid-19.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumsel  Rizal Kenedi mendesak Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumsel untuk untuk guru SLB ini menjadi skala prioritas untuk di vaksin Covid-19.

 “Guru –guru di SLB kita kasihan  dengan murid yang  tidak bisa daring karena dia ada tuna netra dan lain-lain karena keterbatasan disabilitas, makanya segera kita minta ke Pemprov  agar melakukan vaksinasi ke guru-guru SLB ini agar proses belajar mengajar di SLB bisa berjalan,” katanya, Minggu (30/5/21).

Apalagi  politisi PPP ini  melihat Covid-19 inii seperti penyakit yang tiada, ada tapi barang ini tidak kelihatan.

Disisi lain hingga kini menurutnya sekolah masih dilakukan daring sehingga menurutnya memang harus dilakukan belajar tatap muka  tapi tatap muka menurutnya harus dilakukan mengedepankan Protokol Kesehatan (Prokes).

Menurutnya tahun ajaran baru diprediksi di bulan Juli 2021 dan pihaknya berharap tahun ajaran baru  sudah proses tatap muka , walaupun itu sifatnya ship-shipan tetapi harus dari pihak sekolah menyiapkan sarana  seperti tempat cuci tangan, pakai masker dan jarak jarak untuk siswanya dan gurunya sudah di vaksin.

“Harapan kita saat pembukaan  sekolah tahu  ajaran baru itu  vaksinasi sudah diatas angka 50 persen,” katanya.

Karena itu sebelum  proses tatap muka, Komisi V DPRD Sumsel akan memanggil Diknas Sumsel  untuk melihat sudah sejauh mana vaksin untuk guru tersebut.

Mengenai masih tingginya kasus Covid-19 di Sumsel menurutnya Covid-19 harus ditanggulangi tapi ekonomi masyarakat  harus tetap berjalan.

“Kalau kita lihat  bukan hanya di kota Palembang tapi juga di kabupaten kota di Sumsel  kita lihat cape-cape masih tetap menjadi tempat orang nongkrong terutama pada malam hari bahkan di rata-rata  diatas pukul  20.00 

dan itu tanpa mereka memperhatikan prokes, ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten kota,” katanya.

Untuk melakukan pengawasan sehingga mata rantai peredaran Covid-19 ini bisa segera di putus, kalau masyarakat tidak care kapan berakhirnya Covid-19 menurutnya akan semakin lama.

 

Baca Juga  Muhamamd Arpani Gantikan H Endar Himawan di DPRD Kota Palembang

(Dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *