oleh

Surat Edaran Beli Beras Sedulung Setudung, diduga Hanya Hasil Obrolan

BANYUASIN,SumselPost.co.id-  Anjeloknya harga gabah di tingkat petani di Pulau Rimau kabupaten Banyuasin Sumsel membuat para petani disana meradang, karna meski hasil panen melimpah tapi hitungannya tetap merugi akibat biaya produksi dan hasil jual gabah atau beras tak sebangding

Prihal itu mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Pertanian Pemkab Banyuasin Zainuddin ini (7/4/2021), menurut Dia seperti dikutip dari Media Nusantaranews.com hanya mengajak sama-sama berdoa untuk mengatasi permaslahan itu

“mari bersama-sama kita mendoakan semoga petani kita mendapatkan solusi dari berbagai pihak dalam mengatasi rendahnya harga gabah dimasa kini maupun dimasa yang akan datang”, harapnya

Sementara Sekda Banyuasin H Senin Har pada SumselPost.co.id (30/03/21) mengatakan kerjasamanya BUMD Sai Sembilang dengan pihak ketiga itu karna prasaran untuk mengelola beras yang di beli dari petani banyuasin belum siap hingga dilakukan terlebih dahulu kerjasama dengan pihak ke tiga

“Tahun 2022 BUMD Sei Sembilang itu sudah akan membeli hasil panen dari petani yang ada di banyuasin. Saat  ini sudah tiga gudang disiap kan diantranya tahun depan yang sudah siap berofrasi di kecamatan Tanjung lago. kata Senen Har

Prihal di sesalkan banyak pihak termasuk Samsuri tokoh masyarakat banyuasin, menurutnya, semestinya pemerintah sebelum membuat BUMD itu harus dikaji dengan seksama dan benar benar jangan terkesan seperti main-main.

“saya sedih mendengar informasi bahwa surat edaran bupati banyuasin yang meminta para ASN di Banyuasin untuk beli beras sedulung setudung itu sekedar hasil omong –omong (Obrolan) saja tampa dasar pertimbangan yang jelas atau setidaknya hasil rapat pembahasan lah,” kata Samsuri (8/4/21)

Sehingga tambah Samsuri dirinya berharap agar pemerintah banyuasin mengkaji ulang keberadaan BUMD Sei Sembilang karna banyaklah mudorat dari manfaat dan yang diduga hanya menguntungkan para broker yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga

Baca Juga  Setelah Presiden Menyusul Raffi Ahmad Divaksin COVID-19 di Istana

Semestinya yang di untungkan itu para petani di Banyuasin bukan membiarkan mereka tetap sengsara sebagai mana nasip yang di ciptakan pada ASN yang harus beli beras diduga diatas harga pasaran kata Samsuri

Sementara itu Emi Sumitra Anggoya DPR Banyuasin dari fraksi PKB mengatakan pada SumselPost .co.id (1/7/21), bahwa dirinya sangat menyesalkan mengapa itu terjadi karna tujuan dan roh BUMD Sai Sembilang tidak tercapai dan dapat di duga menyengsarakan

“Jika memang terjadi sangat disesalkan, cita-cita BUMD dilahirkan agar bisa menjadi salah satu solusi bagi petani dalam mengatasi anjloknya harga beras ketika musim panen tiba.” Katanya

Pengurus SPI Banyuasin (Poto: Dok SPI)

Terpisah salah Widia Astin seorang pengurus SPI Banyuasin saat dimintai pendapatnya mengenai anjloknya harga gabah ia mengatakan, “jangan membeli beras dari perusahan namun dari petani langsung karna ini salah satu penyebab anjloknya harga gabah

“pemerintah Silahkan berniaga dengan swasta tapi tetap membeli harga gabah sesuai permendag yaitu sesuai harga HPP.”

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa yang kita hawatirkan terjadi jika bekerja sama dengan pihak swasata yang terjadi petani akan tetap sengsara

“Rakyat kok ditekan sesuain kemauan pemerintah dan pemodal yang bekerjasama. Ini termasuk kejahatan kerah putih yang dilakukan pemerintah” katanya

Mengenai Sei Sembilang harapan saya sei sembilang memulai niaga mereka dengan membeli harga gabah sesuai HPP.

Dia tambakannya, SPI Banyuasin sejak Desember 2020 lalu sudah menyikapi anjloknya harga gabah yang dari tahun ke tahun ke tahun belakangan ini terus menerus menurun atau dibawah HPP.

Minimnya pengetahuan petani dan modal petani untuk melanjutkan produksi pada musim tanam berikutnya membuat praktik ijon berkembang dengan subur.

Hendaknya pemerintah mempunyai hati nurani untuk memberantas praktik ijon, bukan memanjakan pemodal dalam penyerapan gabah.

Baca Juga  Mobil Bioskop Keliling Hanya Jadi Hiasan Depan Rumah Pejabat

Pemerintah seharusnya bekerja sama dengan Bulog untuk melakukan penyerapan gabah dengan maksimal dengan memangkas langsung rantai pasok ke unit penggilingan (UPGB), jadi kestabilan harga tetap terjaga.

Menurut SPI petani dalam produksinya sendiri petani masih merugi dengan banyaknya COST yang harus dikeluarkan petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya,

sudah seharusnya HPP pemerintah itu direvitalisasi karena sudah tidak sesuai dengan hasil produksi atau petani belum untung atau sama dengan impas, akibatnya petani sering merugi ditambah lagi bertani dengan sistem Yarnen.

itulah mengapa SPI berharap pemerintah memangkas langsung praktik rantai pasok beras ke unit penggilingan agar kestabilan harga per HPP terjaga, dan bukan memanjakan pemodal atau swasta yang dapat menekan harga ke petani menjadi rendah. bukan sebaliknya

 

(**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *