oleh

Serap Aspirasi Masyarakat, DPRD Dapil IV Gelar Reses Tahap I Masa Persidangan 2021

PALEMBANG,SumselPost.co.id – Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di jadwalkan melakukan Agenda Reses I di tahun 2021 ini akan dilakukan di 6 Daerah pemilihan (Dapil) yang tersebar di berbagai wilayah Kota palembang. Pelaksanaan reses akan berlangsung dari Tgl 08-15 April 2021 mendatang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil IV kota Palembang memulai reses di Kantor Camat Sako Palembang, Kamis (8/4/2021).

Reses DPRD kota Palembang ini untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya berada di kecamatan Sako, Sematang Borang, dan Kalidoni.

Sekretaris Reses Dapil IV yang juga merupakan politisi Partai Golkar, Peby Anggi Pratama, SH, M.Kn mengatakan reses ini merupakan kewajiban dari anggota DPRD yang

sudah diatur dalam undang-undang bahwasanya anggota dewan ada waktu reses untuk turun ke masyarakat untuk mendengar aspirasinya.

Reses ini juga untuk mengawal program pemerintah di Dapil masing-masing serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Nanti hasil dari resapan aspirasi bebrapa hari kedepan akan disampaikan di paripurna untuk didengar langsung oleh pihak pemkot.Apa yang menjadi keinginan masyarakat

yang sifatnya kepentingan umum sosial dan lain-lain agar untuk di realisasikan. Inilah momennya setelah kita serap aspirasi kita perjuangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, kami perjuangkan kerjasama dengan pihak pemerintahan sesuai dengan  OPD terkait. Yang butuh masalah air kami akan berkoordinsi dengan

 

PDAM, soal sarana dan prasarana pembangunan nanti kita akan berkoordinasi pihak terkait. Inilah kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara resmi yang diatur oleh undang-undang.

“Nanti setelah dari sini ada lima tempat yang akan didatangi yaitu kami akan sidak ke PTC, ke kecamatan Sematang Borang, Kalidoni dan juga ke PT. Pusri. Setelah

Baca Juga  DPRD Sumsel Klaim Sudah Hasilkan 6 Perda Hak Inisiatif

selasai baru kita buat kesimpulan bahkan rekomendasi itu akan disampaikan di rapat paripurna nanti yang akan didengarkan oleh Walikota, Wakil Walikota beserta seluruh

OPD-OPD terkait. Setelah didengarkan nanti adanya masa untuk menjawab dari reses kami,” katanya.

Ia juga mengatakan, tadi banyak masukan dari masyarakat. Untuk hasilnya tidak bisa langsung seperti pembangunan itu butuh perencanaan kecuali yang sifatnya prosesnya cepat bisa langsung misal masyarakat yang butuh KIS kita bisa bantu untuk terbitkan kartu KIS.

Ada yang terkendala soal pembuatan KTP bisa kami bantu biar cepat dengan catatan sudah ada bukti kepengurusan itu bisa cepat tergantung dengan masalahnya.

“Jika ada masyarakat yang dipersulit dalam kepengurusan KTP, KIS dan lain-lain masyarakat harus lapor ke kami.

Fungsi dewan pada umumnya ada 3 tupoksi salah satunya yaitu fungsi pengawasan.  Di fungsi pengawasan kami mengawasi pelaksana jika ada yang ngurus KTP atau KIS diperhambat, fungsi pengawasan yang berperan kenapa bisa lama, kenapa bisa terhambat.

Makanya laporan masyarakat bisa langsung dari pejabat pemerintahan atau kepada kami sebagai pengawas,” pungkasnya.

 

(vin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *