oleh

Ditjen Hubdat Lakukan Koordinasi Lintas Instansi Melalui Rakornis 2021

JAKARTA,sumselpost.co.id  – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan hari Kamis (8/4) ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Tahun 2021, di Jakarta.

Kegiatan Rakornis ini bertema “Transformasi Perhubungan Darat untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang”. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi menyatakan bahwa pada tahun ini penyelenggaraan Rakornis Bidang Perhubungan Darat diselenggarakan secara virtual dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan Rakornis dimaksudkan sebagai salah satu bagian cara kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun Kementerian Perhubungan dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan ataupun Dinas yang terkait, serta Badan Usaha baik nasional ataupun daerah.

“Koordinasi inilah yang akan melakukan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat, sehingga dapat dilakukan proyeksi, kaji ulang berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis perhubungan darat, agar berjalan optimal guna peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang perhubungan darat yang lebih baik di pusat maupun di daerah, terutama bagaimana sektor transportasi darat dalam membantu penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19,” ujar Dirjen Budi.

Dengan pelaksanaan Rakornis Ditjen Hubdat secara virtual ini kata Dirjen Budi, semakin menguatkan bahwa perlunya perencanaan, pemanfaatan, dan optimalisasi bahwa pentingnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tidak hanya karena ada alasan pandemi Covid-19, tetapi juga peranan TIK yang semakin meluas sehingga bisa diterapkan dalam dukungan pengambilan keputusan/kebijakan dan bagian dari operasional teknis harian.

Adapun kegiatan-kegiatan dalam Rakornis Tahun 2021 ini adalah:

a. Penyerahan penghargaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas Prestasi melaksanakan penegakan hukum pasal 277, UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Penyerahan penghargaan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atas dedikasi dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan tol kepada PT. Jasa Marga Persero Tbk dan PT. Lintas Marga Sedaya, Astra Tol Cipali;

Baca Juga  Anis Matta: Dibutuhkan Kapasitas Leadership Daripada Kapasitas Sosial Politik

c. Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum;

d. Peluncuran dashboard e-Hubdat;

e. Peresmian penggunaan GeNose di Terminal Tipe A oleh Bapak Menteri Perhubungan RI.

Selepas kegiatan diskusi tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono mengapresiasi sebanyak 2.798 peserta yang bergabung dalam kegiatan ini secara virtual. Hal ini disampaikannya dalam sambutan penutup kegiatan tersebut.

“Peserta terdiri dari para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Direksi BUMN dan BUMD mitra kerja Ditjen Perhubungan Darat, para Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” tambah Marta.

Marta menjabarkan bahwa sesuai harapan Bapak Menteri Perhubungan yang disampaikan pada pembukaan Rakornis tahun ini diharapkan dapat menjadi wadah guna meningkatkan komunikasi, koordinasi dan persamaan persepsi antara instansi sekaligus media untuk berbagi pandangan, transfer knowledge terkait isu-isu strategis sektor transportasi darat yang bisa dijadikan referensi di masing-masing instansi.

“Ada beberapa hal yang dapat dirumuskan dari beberapa diskusi panel yang dilakukan salah satunya yakni diperlukan Road Map penanganan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yang disepakati bersama semua pihak sehingga menjadikan dasar dalam upaya mencapat target Zero ODOL 2023 dan menciptakan lalu lintas yang aman dan berkeselamatan,” urai Marta.

Selanjutnya, Marta juga menjabarkan mengenai pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh sebab itu antara pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rakornis kali ini juga dibahas mengenai Pengoperasian Long Distance Ferry (LDF). “Sementara itu mengenai pengoperasion LDF mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena semakin memperlancar distribusi logistik, mengurangi kemacetan, dan beban jalan akibat volume kendaraan yang besar serta dimensi dan volume muatan kendaraan yang menyalahi ketentuan ODOL serta mengurangi tingkat polusi udara dari emisi gas buang angkutan jalan,” ujarnya.

Baca Juga  Sultan B Najamudin Minta Potensi Wakaf Dioptimalkan untuk Kesejahteraan Rakyat

Layanan LDF berpotensi mengeksplorasi potensi kargo antar wilayah (regional) dengan pola jadwal tetap, dengan frekuensi tinggi, menggunakan Armada Ro/Ro dengan muatan truk, trailer dan penumpang serta kebutuhan dukungan terminal dengan dermaga khusus.

Secara paralel, dalam pembahasan mengenai Optimalisasi Aset Transportasi Darat sebelumnya, Marta merangkum kembali bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang harus dikelola dengan baik dan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

“Sementara itu, dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran,  dan tepat waktu, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur,” jelasnya.

Oleh karena itu Marta berharap perlu adanya sosialisasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait agar mempunyai pemahaman, kebijakan dan komitmen yang sama dalam pelaksanaan KPBU. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh bahan diskusi dalam Rakornis ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam memantapkan arah kebijakan Transportasi Darat ke depannya.(MA)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *