oleh

Diduga ada Korupsi Dana Covid-19, Kejari Prabumulih Periksa Beberapa Orang

PRABUMULIH,SumselPost.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, Sumatera Selatan telah memanggil lebih dari 10 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 di Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah kota Prabumulih Tahun anggaran 2020.

Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kota Prabumulih yang penggunaannya diduga tidak sesuai peruntukan tersebut diketahui sebesar Rp 2,9 Miliar.

Tidak hanya itu, jaksa saat ini juga tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Prabumulih dengan nilai Rp 141 juta.

Meski besaran nilainya tidak sefantastis anggaran dugaan penyimpangan dana Covid-19, namun pengungkapan kasus yang ditangani jaksa ini dipastikan akan diselesaikan tahun ini.

“Untuk pihak yang sudah dimintai keterangan lebih kurang sepuluh orang saksi yang berasal dari beberapa pegawai instansi yang ada di Pemkot Prabumulih,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Topik Gunawan SH, MH didampingi Kasi Kepala Seksi Pidanan Khsusus (Pidsus) Wan Susilo SH, MH dan Kasi Intelijen Hendra Gunawan SH.

Ia menjelaskan, dalam perkembangan penanganan dua perkara tersebut sampai saat ini, tim jaksa masih melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan, seperti pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara dalam kegiatan penanganan Covid-19 tersebut.

“Untuk saat ini konsep penyelidikan masih dalam tahap pelaksanaan, ada beberapa dugaan kegiatan yang tidak tersalurkan.

Sementara ini, kami sedang mengumpulkan dokumen-dokumen dan memintai sejumlah keterangan dari pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kegiatan tersebut,” terangnya.

Masih dikatakan kajari, dari beberapa saksi yang telah dimintai keterangan oleh tim penyidik kejaksaan terkait penanganan perkara Covid-19,

diantaranya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Lalu, Bendahara Penanganan Covid-19 serta pihak-pihak yang termasuk dalam kepanitiaan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19.

Baca Juga  Libur Nataru di Danau Shuji Lembak, Wisatawan Wajib Patuhi Prokes Covid-19

“Yang sudah kami lakukan pemanggilan yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kemudian bendahara, dan pihak-pihak yang memang termasuk pada kepanitiaan dalam kegiatan penanganan Covid-19,” bebernya.

Sementara, Inspektorat Pemkot Prabumulih diketahui telah melakukan penghitungan supaya ada nilai pastinya, sehingga tahu berapa angka kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dugaan penyalahgunaan keuangan tersebut.

Diketahui pula, untuk anggaran dana penanganan Covid-19 tersebut, bersumber dari BOK dan dana insentif berasal dari APBD Kota Prabumulih dengan nilai yang bervariasi.

 

(ks/JN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *