oleh

Pemodal Selalu Dimanja, Mengakibatkan Kapitalisme Tumbuh Subur di Desa

Oleh: Widya Astin

Ketua DPC Serikat Petani Indonesia Banyuasin.

 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Kita ketahui pula bahwa mayoritas masyarakat di perdesaan bermata pencaharian sebagai petani.

Rata-rata petani di perdesaan dalam kondisi ekonomi lemah, keterampilan kurang, tingkat pendidikan rendah, serta modal yang sangat terbatas.

Berbagai keterbatasan tersebut mengakibatkan kecilnya usaha pertanian di perdesaan.

Mengakibatkan kapitalisme tumbuh subur dan berkembang luas menjalar di desa. Sebab itu segala kegiatan pertanian pada sektor hulu dan hilir sangat dipengaruhi sistem kapitalis.

Kapitalisme pangan adalah suatu sistem di mana pangan dan produk pertanian diperoleh melalui mekanisme pasar dan dioperasikan untuk memperoleh keuntungan (profit).

Meski muncul dalam berbagai bentuk, kapitalisme pangan bukan hal baru, dan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.

Tulisan ini bermaksud mengulas evolusi kapitalisme pangan di Indonesia dan dunia, dampaknya bagi petani, konsumen dan lingkungan,

serta solusi aksi yang dapat kita berikan sebagai aktivis untuk melawan cengkeraman kapitalisme ini, bahwa pemodal semakin dimanja pemerintah sementara petani semakin ditekan.

Hal ini tersebut disebabkan oleh pemerintah yang tidak becus mengurus permasalahan pertanian di Indonesia, pemerintah dinilai lebih berpihak pada pengusaha besar ketimbang petani sehingga petani harus berjuang sendiri.

Banyak orang memiliki kesan bahwa koperasi tak ubahnya seperti bentuk usaha bisnis lainnya: sama-sama profit oriented.

Koperasi bahkan dipahami layaknya lembaga rente yang tak kalah eksploitatif dari pada bank. Padahal pada awalnya, koperasi merupakan gerakan rakyat untuk melawan kapitalisme

Bukan rahasia lagi bahwa banyak petani kita berada dalam kelas ekonomi bawah. Petani sering kali tidak memiliki modal untuk menanam di awal musim tanam sehingga memerlukan pinjaman.

Baca Juga  DPRD Sumsel Dukung Kegiatan Milad KPD ke 355 tahun dan Milad Kebangkitan KPD ke 18

Di sejumlah tempat, belum terdapat lembaga seperti bank ataupun koperasi yang dapat meminjamkan modal.

Kalaupun tersedia lembaga pinjaman seperti bank dan koperasi, proses pinjamannya dianggap rumit sehingga petani lebih memilih pinjaman yang prosesnya lebih cepat. Di sinilah praktik ijon oleh tengkulak mendapat tempat. Pinjaman yang diberikan kepada petani harus dikembalikan setidaknya dengan 2 syarat, yaitu:

Pertama, harus dikembalikan dengan bunga yang tinggi. Kedua, petani harus menjual hasil tanamannya sebelum masa panen tiba kepada tengkulak dengan harga yang murah dan biasanya di bawah harga pasar ketika panen.

Bagi petani, ini bukan pilihan yang menguntungkan, namun mereka tidak punya pilihan lain. Ditambah lagi, jika petani terdesak dalam hal ekonomi sementara mereka belum memasuki masa panen sehingga tidak mempunyai uang, ijon kembali menjadi pilihan dengan segala kerugian yang akan menimpa di kemudian hari.

Bagi tengkulak, bukan hanya berprinsip “tidak ada makan siang yang gratis”, namun mereka juga akan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan nasib petani. Tidak jarang, praktik ijon ini membuat tanah-tanah petani tergadai ke tengkulak.

Pemerintah harus menghentikan kebijakan yang hanya berpihak kepada pemodal besar. Pemerintah harus kembali ke undang-undang untuk menyejahterakan rakyat.

Pemerintah harus mempunyai hati nurani yang berpihak pada rakyat dan jangan berpikir tentang uang. Sehingga rakyat bisa terbantu.

“Semua tergantung kepada hati nurani. Kalau masih mempunyai nurani, seharusnya pemerintah berpihak kepada rakyat kecil bukan kepada pemodal,”

Pemerintah berupaya memperkuat cadangan beras pemerintah dengan meningkatkan serapan gabah petani (sergab).

Janji pemerintah menyerap gabah/beras petani melalui Perum Bulog berpotensi sia-sia tanpa adanya jaminan dan kepastian penyaluran. Target pengadaan sebesar 1,45 juta ton beras tahun ini diprediksi tidak tercapai.

Baca Juga  Ketua IV Fatayat NU Sumsel Helma Rosa Berharap Konferwil Berjalan Kondusif

Pengadaan beras atau pun gabah merupakan langkah strategis untuk mengisi cadangan pangan pemerintah.

Cadangan pangan pemerintah ini sangat penting untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, dan bencana. Untuk itu,

revitalisasi sistem serap gabah perlu dilakukan melalui efisiensi rantai pasok dengan cara menekan middlemen yang meraup keuntungan selama ini.

Diharapkan pemerintah tidak lagi memanjakan pemodal besar, yang mengakibatkan kapitalisme tumbuh subur di desa. Efisiensi rantai pasok dari petani ke penebas langsung ke unit penggilingan (UPGB) ini sangat penting agar harga dapat terjaga dan terjangkau daya beli masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *