oleh

Defisit 523 Milyar, Mampukah Pemkab Banyuasin Menanggulangi Gaji dan Tunjangan P3K

PALEMBANG,SumselPost.co.id – Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengajukan sebanyak 2748 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pemerintah Pusat, dipertanyakan oleh Muhammad Nasir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin

Pasalnya Pada tahun 2021 pemerintah kabupaten Banyuasin mengalami, Defisit APBD nilai angka Rp 523 Milyar, sehingga mampukah menanggulangi beban gaji dan tunjangan P3K tersebut kata Nasir

“Kita tentu sangat mendukung Program Pemerintah Pusat dalam rangka rekrutment Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

Asalkan postur APBD Kabupaten Banyuasin mampu menanggulangi beban gaji dan tunjangan P3K tersebut.” Katanya
Rekrutmen P3K sangatlah baik untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (menginggat kita masih kekurangan tenaga pendidik)
Apalagi untuk membuka lowongan kerja baru dan memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik Daerah Kabupaten Banyuasin mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin ditengah banyakya pengangguran akibat dampak pandemi covid 19.

“Namun pelaksanaannya rekrutment juga perlu kita awasi bersama-sama dan perlu kita kaji terlebih dahulu,”

“serta mampukah Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal penganggaran gaji dan tunjangan untuk P3K sebanyak 2748 pengajuan Pemerintah Kabupaten Banyuasin itu.” Kata Nasir

Tentunya kita harus meninjau kembali, bagimana kita dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk peningkatan kapasitas Postur APBD.

Sehingga kata Nasir, jangan sampai ketika sudah melaksanakan proses rekrutman belakangan akan ada permasalahan baru terkait pembayaran gaji (tidak ada kemampuan dalam membayar gaji dan tunjangan).

Nasir Juga mengatakan dalam penyelenggaran pemerintahan tentu kita harus selalu berpenggang pada prinsip Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. Katanya Nasir

(ros)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *