oleh

Peserta FGD Pulau Kemaro Kecewa, Tak Di Hadiri Pejabat Pemkot Palembang

PALEMBANG,SumselPost.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang difasilitasi Dinas Kebudayaan kota Palembang menggelar Focus group discussion (FGD) Sejarah dan Budaya Pulau Kemaro di Museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Palembang, Jumat (26/3/21).

Sayang dalam FGD kali ini tidak di hadiri oleh Sekda Sumsel Drs Ratu Dewa atau asisten terkait tapi malah diwakilkan kepada Staff Khusus Walikota Palembang Bidang Percepatan Pembangunan, Syafri Nungcik.

Padahal dalam undangan yang akan hadir adalah Asisten II, Asisten III, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD (Sumber daya alam, hukum dan pembangunan), PUPR, Perakape

Hal ini membuat sejumlah peserta FGD kecewa, kekecewaan di sampaikan Sekretaris Tim Kajian Pelurusan Sejarah Pulau Kemaro 2021 (TKPSP Kemaro 21) Vebri Al Lintani.

“Sebenarnya kami mengharapkan yang datang itu pejabat Pemkot yang janjinya asisten II, dan kita agak kecewa dengan itu, karena ini menyangkut kebijakan” katanya.

Namun pihaknya tetap menghargai upaya Dinas Kebudayaan kota Palembang yang menginisiasi FGD tersebut.

“Tapi dalam undangan itu kita baca pak Sekda akan datang lalu, Asisten akan datang ternyata tidak datang, kita kecewa seolah-olah di remehkan seperti itu,” katanya.

Dan jika ada pertemuan ada FGD lanjutan pihaknya meminta Walikota Palembang dan pejabat terkait untuk bisa berdialog dengan mereka secara langsung.

Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Sumsel Farida R Wargadalem juga mengaku kecewa.

“Kita khan diundang yang mengundangnya dewek di mana?kita datang itu sengaja lho, kalau ayuk terus terang padat nian gawe ayuk tapi ayuk datang, karena yang hadir itu katanya  lengkap, waktu di RRI lengkap, kita datang lengkap,” katanya.

Kedepan jika ada pertemuan atau FGD lanjutan dia meminta pejabat Pemkot harus hadir lengkap.

“Kalau ayuk secara pribadi, badan ayuk dateng, pikiran ayuk dateng, hati ayuk dateng, ayuk nonton video FGD tadi nangis ayuk tuh, karena ayuk cerita itu dari hati, ayuk tuh tiga tahun lho carinya di Badan Arsip cerita tentang Palembang nih sampai kehancurannya,

Baca Juga  Ribuan Koin Kuno di Hibahkan Ke Museum Negeri Sumsel Balaputra Dewa

tiap hari bergelantungan di Bis Kopaja No 63, ini serius, mendampingi penerjemah bahasa Belanda dengan tulisan tangan, bukannya ketikan, jadi apa yang ayuk sampaikan tadi ayuk pertanggungjawabkan,” katanya.

Kekecewaan juga disampaikan Dedek Chaniago, Juru bicara Zuriat Kimerogan.

“Kita sama dengan kawan-kawan kecewa, kemudian berharap hasil dari situ ada pertemuan lanjutan yang dengan Walikota Palembang, kita paham pak wali dan sekda  tidak mau menerima langsung karena tidak tahu persoalan,

mungkin anak buahnya di FGD tadi harusnya menggali persoalan, kita berharap dalam waktu cepatpersoalan yang muncul di FGD tadi disampaikan ke pak Wali dan akhirnya pak Wali dan Sekda berdialog dengan kita,” katanya.

Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Sriwijaya (AMPS), Beni Mulyadi mengaku kecewa dengan FGD di Museum SMB II.

“Kecewa kita ,kecewannya apakah Staff Khusus Walikota Palembang Bidang Percepatan Pembangunan, Syafri Nungcik bisa mengambil keputusan, harusnya Walikota Palembang, minimal Sekda yang hadir di FGD tadi,” katanya.

Padahal dalam undangan disebutkan Asisten II, Asisten III, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, PUPR akan hadir.

Kedepan dia mendesak dalam pertemuan lanjutan Walikota Palembang harus hadir.

Dalam FGD turut hadir Kepala Dinas Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Hj Zanariah S.I.P Msi, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Sumsel Farida R Wargadalem, Kepala Balai Arkeologi Sumsel,

Budi Wiyana, sejarawan Sumsel Dedi Irwanto, Sekretaris Tim Kajian Pelurusan Sejarah Pulau Kemaro 2021 (TKPSP Kemaro 21 ) Vebri Al Lintani , Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Sriwijaya (AMPS), Beni Mulyadi, budayawan Palembang, Ali Hanafiah , Ketua Tim Kajian Pelurusan Sejarah Pulau Kemaro 2021 (TKPSP Kemaro 21 ) Ahmad Dailami , Abdul Azim Amin Mhum (Zuriat Kapiten Bong Su),

Baca Juga  BKPRMI Palembang Kenalkan Siroh Nabawiyah untuk Santri TPA

Ali Goik (Yayasan Depati), Mgs Helmi (Zuriat Kiai Marogan) , Dedek Chaniago (Juru bicara Zuriat Kimerogan ), perwakilan Agsi Sumsel, perwakilan Dewan Adat Palembang, Direktur UT  Palembang  Dr Meita  Istianda  SIP M.Si, Penggiat Budaya ,

utusan Dirjen Kebudayaan  Kemendikbud RI, Wanda Lesmana, konsultan pengembangan Pulau Kemaro,  Dela, Agung dan Benny.

Dalam kesempatan tersebut tampil menjadi pembicara Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Sumsel Farida R Wargadalem, Kepala Balai Arkeologi Sumsel , Budi Wiyana, Sekretaris Tim Kajian Pelurusan Sejarah Pulau Kemaro 2021 (TKPSP Kemaro 21 ) Vebri Al Lintani,

Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Sriwijaya (AMPS), Beni Mulyadi, Abdul Azim Amin Mhum (Zuriat Kapiten Bong Su), Ali Goik (Yayasan Depati), Dudy Oskandar (jurnalis sejarah), Dedek Chaniago, Juru bicara Zuriat Kimerogan

Diakhir acara Sekretaris Tim Kajian Pelurusan Sejarah Pulau Kemaro 2021 (TKPSP Kemaro 21 ) Vebri Al Lintani  menyerahkan hasil kajian kepada Kepala Dinas Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Hj Zanariah S.I.P Msi dan Staff Khusus Walikota Palembang Bidang Percepatan Pembangunan, Syafri Nungcik.

Sekretaris Tim Kajian Pelurusan Sejarah Pulau Kemaro 2021 (TKPSP Kemaro 21 ) Vebri Al Lintani menjelaskan FGD ini pihaknya ingin meluruskan persepsi Pemkot Palembang  tentang  Kerajaan Sriwijaya di Pulau Kemaro.

“Hari ini kita bertemu dan alhamdulilah sampai hari ini ada kesepakatan bahwa memang tidak ada  Sriwijaya di Pulau Kemaro dan ditambah bukti kemarin  dari Balar Sumsel, kita senang Balai Arkeologi tidak menemukan jejak Sriwijaya di Pulau Kemaro tapi kecenderungannya kepada kerajaan

dan Kesultanan Palembang Darussalam, malah ada penemuan baru tempat pertahanan Jepang di Pulau Kemaro dan ada jejak dari tahun 1965 Pulau Kemaro di jadikan  kamp untuk menghukum orang-orang terlibat PKI, “ katanya.

Baca Juga  Wagub Sumsel Terima Audensi Jajaran DPD IAPI

Pihaknya juga menyerahkan stetmen kepada Pemkot Palembang dan sudah ditembuskan ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan, presiden dan Gubernur Sumsel, DPRD Sumsel dan DPRD kota Palembang.

“Kita minta supaya kalau Pulau Kemaro terlepas dari polemik tanah , kalau itu sudah selesai maka disana harus ada multi kultural dan sejuga sejarah, bukan hanya nanti dikuasi satu kelompok saja tapi kalau melihat sejarahnya  disana ada Cina Muslim,

bahwa itu bagian dari Kesultanan Palembang Darussalam dan tanahnya milik Kiai Marogan  maka kita jadikan pulau itu simbol dari toleransi  di kota Palembang,” katanya.

Pihaknya mengingatkan kalau sejarah Pulau Kemaro jangan terlindas karena keinginan-keinginan keparwisataan yang tidak mempelajari kesejarahan dan kebudayaan itu.

Kepala Dinas Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Hj Zanariah S.I.P bersyukur semua pihaknya sudah memberikan masukan dalam FGD kali ini. “Kita laporkan dulu ke pak wali hasil FGD ini,” katanya.

Staff Khusus Walikota Palembang Bidang Percepatan Pembangunan, Syafri Nungcik mengatakan,  soal lahan Pulau Kemaro milik Pemkot di Pulau Kemaro yang masih bersengketa  menurutnya kewenangan Asisten III Pemkot Palembang dan Badan Aset.

“Ini akan kita sampaikan bahwa muncul masukan –masukan ini,” katanya.

 

(Dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *