oleh

Bamsoet: MPR Tak Pernah Berpikir Amandemen Presiden Tiga Periode

JAKARTA,sumselpost.co.id  – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai wacana presiden tiga periode hanya skenario halusinasi dari para petualang politik.
Ia bisa memastikan skenario itu tak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini.

Demikian disampaikan tegas Bamsoet pada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/3).

Karena itu menurut Bamsoet, kecurigaan yang ditujukan untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama sekali tidak beralasan. Memasuki tahun kedua masa bhakti MPR sekarang ini, semua agenda kerja dan dua kali Focus Group Discussion (FGD) oleh MPR tak pernah menyoal jabatan presiden.

‘’Jadi, bukan hanya tak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini,” ujarnya.

Bamsoet menegaskan, membangun kecurigaan tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini dan hanya membuat gaduh. Dimana negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi.

‘’MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri, karena masalah ini berkait dengan kesiapan anak-cucu kita menghadapi perubahan zaman. Saya mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian,’’ jelas Waketum Golkar itu.

Menurutnya, memasuki tahun kedua MPR periode 2019-2024 hanya fokus menyiapkan untuk menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen terbatas dari rekomendasi MPR periode 2014-2019. Namun agenda ini sama sekali tidak menyinggung masa atau periode jabatan presiden.
Menghadirkan PPHN bertujuan menguatkan sistem presidensial. Pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung dengan masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa lima tahun berikutnya. Labih dari itu, dengan PPHN, negara-bangsa memiliki arah dan perencana pembangunan yang berkelanjutan, dari satu presiden terpilih ke presiden terpilih berikutnya.

Baca Juga  Lestari Moerdijat : Proses Belajar di Masa Pandemi Perlu Kontrol Ketat

‘’Fokus MPR hanya menghadirkan PPHN, bukan menyusun skenario memperpanjang masa jabatan presiden,’’ pungkas Bamsoet. (MA)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *