oleh

Lima Advokat Pajak di Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi

PALEMBANG,SumselPost.co.id  – Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. H. Kresna Menon, SH., M.Hum memimpin sidang terbuka pengambilan sumpah/janji lima advokat/pengacara pajak di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Palembang, Rabu (17/3/2021).

Adapun kelima pengacara pajak yang diambil sumpahnya, yakni Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., CTL, Aditiawan Muslim, SH., M.H., CTL, Dr. Herman Fikri, SE., SH., M.Hum., CTL, Dr. Fatria Khairo, STP., SH., M.H., CTL, dan Sutanto, SH., M.H., CTL. Kelima pengacara pajak itu yang akan mendampingi wajib pajak yang berperkara di pengadilan pajak.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (Perjakin) Petrus Layoni,SH., MBA., MA mengatakan merasa sangat bersyukur bahwa Perjakin khususnya Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan telah menghasilkan angkatan pertama pengacara pajak sebanyak lima orang.

“Tiga diantara lima orang ini adalah penyandang S3 atau doktor dan dua S2 juga semuanya sudah berpengalaman. Artinya DPW Sumsel telah memulai debut kehadiran pengacara pajak yang sudah siap,” ujarnya.

Lebih Lanjut ia mengatakan, dengan diambil sumpahnya berarti secara resmi status mereka adalah pengacara pajak yang diakui oleh negara. Karena nama-namanya akan masuk ke Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Sehingga dengan sudah dimasuknya kelima pengacara pajak di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM berarti negara telah mengesahkan status mereka sebagai pengacara pajak,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, ada perbedaan pengacara pajak dengan pengacara umum. Pertama mereka sudah punya dasar sebagai seorang pengacara dan kemudian ditambah mereka mendapatkan  pendidikan khusus di bidang perpajakan.

“Dibidang perpajakan ini ada dua segi yang harus dipahami, yaitu baik segi yang menyangkut hitung-hitungan pajak maupun segi yang terkait hukumnya itu sendiri.

Baca Juga  "Berindihoi" di Atas Motor Dua Remaja di Tasik Tertangkab Kamera CCTN

Jadi didalam perpajakan dua disiplin ini harus disatukan. Sekarang kemampuan mereka mengadvokasi dibidang perpajakan itu dapat diandalkan.

Jadi tahu bagaimana mengadvokasi pembayaran pajak terhadap kewajiban perpajakannya,” jelasnya.

lebih lanjut ia menambahkan, setiap pembayar pajak memang wajib membayar pajak dengan konstitusi.

Tetapi adalah hak pembayar pajak membayar pajak tidak lebih dari yang ditentukan oleh undang-undang.

“Jadi bukan berarti kalau pembayar pajak itu dapat dipajakin oleh negara secara semena-mena itu tidak boleh.”

“Pajak terbatas pada yang ditentukan oleh undang-undang.Dan dengan cara-cara yang digariskan oleh undang-undang juga.”katanya

“Itu adalah posisi hak dan kewajiban warga negara sebagai pembayar pajak jelas-jelas terlindungi oleh hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perjakin Sumsel Firman Freaddy Busroh sekaligus Ketua Dewan Pembina STIHPADA Palembang menambahkan, tugas advokat pajak selain mengedukasi masyarakat tentang kesadaran untuk membayar pajak tetapi juga mengadvokasi wajib pajak.

“Kita menerapkan pasal yang tepat terhadap wajib pajak. Kewajiban membayar pajak adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Tetapi harus tetap didalam koridor hukum perpajakan di Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kedepannya kami akan menggelar pendidikan khusus pengacara pajak Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA). Pendidikan bersertifikat ini rencananya akan dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi.

“Sekarang ini sudah era kampus merdeka sehingga pendidikan perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan alumni yang siap dipakai,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, persyaratan untuk mengikuti pendidikan perpajakan minimal S1 baik itu sarjan hukum maupun sarjana non hukum, kemudian mengikuti pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan DPN Perjakin selanjutnya diikuti dengan beberapa pealtihan dan ujian.

“Untuk pendidikannya selama 6 hari, satu hari itu pertemuan selama delapan jam. Materinya diberi langsung oleh DPN Perjakin, materi-materi itu mengupas spesialisasi tentang hukum perpajakan,”pungkasnya.

Baca Juga  APM Minta Kejati Sumsel Usut Tuntas Dugaan KKN di Muratara

 

(fin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *