oleh

Koalisi LSM Desak KPK Bongkar Aktor Eksportir Penyuap Edhy Prabowo

-Nasional-12 views

JAKARTA,sumselpost.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Periode 2019 – 2020 Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus suap izin ekspor benih lobster tersebut.

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Bandara Soekarno Hatta, turut pula diciduk sejumlah orang lainnya yang merupakan rombongan Edhy Prabowo sepulangnya mereka dari perjalanan dinas di Hawaii, Amerika Serikat, diantaranya Iis Rosyati Dewi (istri Edhy Prabowo), Safri Muis (staf khusus Menteri KKP), serta Muh. Zaini (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap).

Kasus ekspor benih lobster ini bermula ketika Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti pada 23 Oktober 2019, lalu dua bulan kemudian Edhy membuat wacana untuk membuka keran ekspor benih lobster beralasan bahwa banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari budidaya benih lobster.

Terkait kasus ekspor benih lobster ini, Indonesia Budget Center (IBC) bersama Koalisi LSM mendorong KPK agar menelusuri aliran dana suap yang diberikan para eksportir kepada Edhy Prabowo melalui stafnya demi mendapatkan surat rekomendasi izin ekspor tersebut.

Demikian keterangan yang disampaikan Koalisi LSM yang terdiri dari Roy Salam (IBC), Lucius Karus (Formappi), Kurnia Ramadhana (ICW), Jeirry Sumampouw (TePi Indonesia), dan Badiul Hadi (Seknas FITRA) di Jakarta, Rabu (17/3).

Sebagaimana pernyataan KPK dalam dua kasus bansos dan bibit lobster, korupsi melibatkan secara langsung individu tertinggi di Kementerian yang terkoneksi dengan partai yang berkuasa begitu pula pihak swasta sebagai entitas yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan korupsi. Hal tersebut memungkinkan dugaan terjadinya korupsi yang terstruktur di mana korupsi dilakukan pejabat dalam struktur pemerintahan, sistematis karena korupsi sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang dan massif dimana korupsi dilakukan secara besar-besaran.

Baca Juga  Citilink Hentikan Penerbangan Domestik Mulai 6 - 17 Mei

Semakin menjelaskan Menteri yang ditangkap memiliki hubungan dan kaki tangan di sekelilingnya yakni para asisten pribadi maupun pejabat di lingkungan kementerian. Mereka secara struktur memiliki kuasa dan memahami sistem pengadaan maupun bagaimana korupsi dilakukan. korupsi akan sulit diberantas jika akar permasalahan kartel dan penguasa bisnis gelap ini tidak ikut diberantas.

Nilai kerugian negara akibat ekspor lobster ilegal yang dikendalikan struktur gelap ini jauh lebih besar. KPK harus bisa membongkar aktor utama praktik ilegal kasus ini. Karena akan merusak terbentuknya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik. Selain itu keberanian dan keseriusan KPK untuk memproses dua kasus ini sampai ke akar-akarnya, termasuk membongkar struktur gelap yang mengendalikan dan mempermainkan kuasa negara agar kepercayaan publik menguat di tengah tudingan pelemahan fungsi KPK.

IBC dan Koalisi mendukung penuh langkah KPK untuk memeriksa para eksportir benih bening lobster (BBL) yang melalui jalur resmi KKP serta membongkar struktur bisnis gelap yang didalamnya melibatkan aparat pemerintah. Lolosnya ribuan BBL yang melebihi jumlah pada dokumen tak lepas dari peran kunci oknum Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta (BKIPM) yang merupakan instansi di bawah KKP. “Dalam pantauan IBC dan Koalisi, KKP yang melakukan penghitungan dan penyegelan justru tak meminta keterangan para eksportir nakal.

Koalisi, turut menduga adanya permufakatan jahat di balik kesepakatan atas harga pengiriman Rp 1.800/ekor benih lobster oleh eksportir dan KKP, karena angka ini termasuk mahal dan diketahui bahwa ongkos riil yang dibayarkan kepada perusahaan jasa pengiriman cargo (freight forwarding) adalah Rp 350/ekor.

Hal ini memicu timbulnya dugaan adanya hubungan yang kuat antara disepakatinya harga tinggi ekspor Rp 1.800/ekor dengan manipulasi data ekspor BBL, yang juga berakibat pada dugaan praktik penggelapan pajak dan pemalsuan dokumen oleh seluruh eksportir, dan ini direstui oleh KKP selaku pihak yang melakukan perhitungan dan penyegelan kotak cargo yang akan dikirim.

Baca Juga  Dukung Perda Pondok Pesantren di Jatim, LaNyalla Minta Libatkan Pondok Pesantren

Di sisi lain, masih terjadi adanya penangkapan benih lobster, padahal kegiatan ekspor benih lobster ini sedang dalam tahap moratorium. Pembelian benih lobster tetap masih beredar dan kegiatan penyelundupan ke Vietnam masih berjalan.

Untuk itu, IBC dan Koalisi mendorong:
1. Reformasi Tata Kelola sumber daya lobster karena dampak kerugian negara, sumber daya alam, dan masyarakat sangatlah besar
2. KPK membongkar aktor utama dan eksportir gelap korupsi lobster
3. Mengajak masyarakat untuk mendukung langkah KPK untuk terus membongkar kasus korupsi terstruktur ini dan KPK harus berani memanggil serta menangkap aktor-aktor yang diduga kuat terlibat didalamnya.(MA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *