oleh

Ir.Misobah H.M.Sahil Sarankan Pemkot Palembang Lakukan Komunikasi dengan Zuriat Kiai Marogan

PALEMBANG,SumselPost.co.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjadikan Pulau Kemaro sebagai destinasi wisata air sedikit mendapat ganjalan.

Pasalnya lahan seluas 87 hektare di Pulau Kemaro yang terletak di Kecamatan Ilir Timur II Palembang adalah milik almarhum Mgs. H. Abdul Hamid atau Kiai Marogan.

Klaim tersebut disampaikan Dedek Chaniago, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Reforma Agraria dalam konferensi pers di kantor KRASS, Jalan S Suparman, Lorong Citra Damai 1, Palembang, Jumat (5/3/2021), sekitar pukul 14.00.

Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, Ir.Misobah H.M.Sahil menyarankan agar pihak Pemkot Palembang harus melakukan komunikasi dengan zuriat Kiai Marogan .

“Harus duduk bersamalah, dari situ kelihatan kepentingan Pemkot apa, harus begitu, harus duduk bersama, kita dewan juga  dalam bentuk memediasi itu, kita tidak bisa memutuskan itu,mediasilah,” katanya, Sabtu (6/3/2021).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Palembang mengaku baru hari ini mengetahui sengketa lahan antara zuriat Kiai Marogan dengan Pemkot Palembang terkait lahan Pulau Kemaro tersebut.

“Selama ini beritanya belum tahu persis tapi kalau dari kami, tentu kalau ada hal-hal semacam itu tentu, apalagi dari sebelah Kiai Marogan itikat baiknya ada, aku kira harus disambutkan oleh Pemkot untuk duduk bareng, kalau ini dewan siap untuk memediasi itu,” katanya.

Terkait pengembangan pulau Kemaro yang akan dijadikan pihak Pemkot Palembang wisata air dengan konsep Kerajaan Sriwijaya yang dinilai sejumlah pihak tidak sesuai dengan sejarah Pulau Kemaro

yang dulunya adalah bekas Benteng Pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam, menurutnya harusnya dilakukan kajian dulu sebelum di rencanakan, termasuk dampaknya.

“Maksud dan tujuannya apa dulu, kalau maksud dan tujuannya untuk pariwisata misalnya, artinya khan harus tentu dikaji dengan tim-tim yang ahli disitu,

Baca Juga  Peringati HUT IIPK BSB, Ketua TP PKK Sumsel: Mari Kita Bangkitkan Kemandirian

budayawan dan yang lain, tidak bisalah pemkot sendiri, diundanglah semuanya, biar begitu itu dilaksanakan tidak ada hal-hal berbeda karena sudah berembuk bersama dengan budayawan, sejarawan,” katanya.

 

(Dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *