oleh

HNW : Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

JAKARTA,sumselpost.co.id – Wakil Ketua MPR RI H. M. Hidayat Nur Wahid,  menerima aduan dan penolakan masyarakat atas ketentuan baru Kementerian Sosial yang menghapus santunan korban wafat akibat Covid-19.  Menurutnya, Surat Edaran Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 itu memang tidak sesuai dan telah menyalahi dua ketentuan hukum yang secara hierarkis berada di atasnya.

Yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 tahun 2015 yang mengatur adanya ketentuan bantuan Pemerintah kepada ahli waris dari korban bencana alam termasuk covid-19, masing-masing sebesar Rp 15 juta.
Berdasarkan ketentuan hukum dan aspirasi warga tersebut, Hidayat mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menertibkan pejabat bawahannya yang mengeluarkan surat edaran (SE) yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Serta mencabut surat edaran yang bertentangan dengan UU serta mengembalikan dan melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan UU sebagaimana surat edaran Kemensos sebelumnya yakni SE PSKBS No. 427/3.2/BS.01.02/06/2020 yang mewajibkan Kemensos memberikan santunan untuk ahli waris korban Covid-19 sebesar Rp 15 juta,” demikian politisi PKS itu, Jumat (26/2).

Ketentuan yang menyimpang itu kata Hidayat, jelas merupakan gerakan sepihak dari Kemensos, tapi tidak sesuai aturan-aturan diatasnya, dan tidak pernah dibahas di DPR. “Seharusnya Kemensos menjadi teladan dalam melaksanakan aturan hukum, apalagi terkait pemenuhan hak Rakyat, terlebih saat Rakyat kesusahan akibat pandemi darurat kesehatan nasional covid-19,” ujarnya.

Hidayat menilai rakyat tahu negara justru sudah memutuskan untuk menaikkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Rp688,3 triliun, bahkan juga menyuntikkan dana untuk kerugian Jiwasraya hingga Rp20 T akibat korupsi pimpinannya sendiri. Sementara anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan aturan insentif untuk ahli waris korban wafat akibat covid-19 maksimal hanya Rp518 M untuk jumlah korban yang wafat selama setahun pandemi.

Baca Juga  BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Tanah Surat Ijo Surabaya

Hidayat menerap aspirasi tersebut dengan melibatkan Ketua RW 10 Grogol Selatan Rasyadullah, pada Rabu (24/2) lalu.

Sikap menolak penghapusan bantuan untuk ahli waris yang keluarganya ada yang meninggal karena Covid-19 disampaikan juga oleh Atikah, anggota Lembaga Musyawarah RW XI Kelurahan Grogol Selatan. Menurut dia warganya ada yang meninggal akibat Covid-19 pada bulan September 2020 dan sudah mengajukan klaim santunan korban Covid-19, namun sampai sekarang tak kunjung mendapatkan pencairan santunan dari Kemensos.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *