oleh

SETARA: Pasal Penodaan Agama Disalahgunakan untuk Kriminalisasi Seseorang

-Nasional-19 views

JAKARTA,sumselpost.co.id –  Kriminalisasi menggunakan hukum penodaan agama terhadap empat tenaga kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.
Kajari Agustinus Wijono Dososeputro SH menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), Rabu (24/2/2021).

Berdasarkan beberapa sumber, kasus kriminalisasi Nakes ini bermula pada 20 September 2020 lalu, setelah mereka memandikan jenazah seorang perempuan berumur 50 tahun yang meninggal akibat Covid-19. Dalam kondisi darurat saat itu terjadi diskusi, perdebatan dan keberatan dari pihak keluarga atas Rumah Sakit atas penanganan jenazah dalam kedaruratan tersebut. Setelah musyawarah, muncul kesepakatan bersama RSUD dan Keluarga bahwa persoalan penanganan jenazah tersebut sudah selesai.

Namun, foto dan video penanganan jenazah tersebut kemudian tersebar keluar dan viral. Pada 23 September MUI setempat menegur dan memanggil Direktur RSUD itu untuk meminta penjelasan. Pihak RSUD kemudian menyatakan permintaan maaf pada 28 September 2020, lima hari sesudah teguran MUI.

Setelah permintaan maaf RSUD secara terbuka tersebut, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Gerakan Pemuda Al Wasliyah, dan ormas Islam lainnya mendatangi kantor Walikota. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya mengganti dr Ronald Saragih sebagai Direksi RSUD dr Djasamen Saragih dan Kepala Dinas Kesehatan. Pada 29 September 2020 muncul aksi oleh sebuah organisasi mahasiswa Islam setempat mengusung narasi adanya penistaan agama dalam kasus tersebut.

Setelah itu kembali muncul aksi massa umat Islam dengan jumlah lebih dari seribu orang berkumpul di Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar, pada 5 Oktober 2020. Aksi massa mengecam terjadinya penistaan agama pada kasus penanganan jenazah pasien Covid dimaksud. Atas tekanan aksi massa, Walikota Pematangsiantar akhirnya memecat Direktur dan 3 Wakil Direktur RSUD tersebut. Selain itu, Kepolisian kemudian memproses empat Nakes terlapor ke tahap penyidikan.

Baca Juga  Pimpinan MPR Kutuk Bom Bunuh Diri Katedral Makassar

Pada perkembangannya, sekitar lima bulan kemudian SKP2 dikeluarkan Kajari Siantar setelah berkas perkara itu dinyatakan lengkap oleh dua jaksa peneliti, yaitu Edwin Nasution SH dan Ramah Hayati Sinaga SH. SKP2 diterbitkan karena Kajari Siantar menilai jaksa peneliti keliru dalam menilai unsur-unsur yang didakwakan terhadap empat tersangka Nakes.

Untuk itu SETARA Institute berpandangan;

Pertama, SETARA Institute mengapresiasi langkah Kajari yang menghentikan kasus penodaan agama terhadap Nakes tersebut. Penetapan tersangka empat Nakes pada kasus dimaksud secara objektif mengada-ada di tengah kedaruratan pandemi Covid-19. Secara hukum, penggunaan pasal penodaan agama atas empat Nakes tersebut nyata-nyata merupakan kriminalisasi dengan unsur-unsur pidana yang kabur (obscuur) dan tidak memberikan kepastian hukum (lex certa). Kriminalisasi terhadap empat Nakes tersebut lebih tampak sebagai ‘peradilan’ karena tekanan massa (trial by mob).

Kedua, kasus dimaksud menegaskan bahwa hukum tertulis di Indonesia mengenai penodaan agama, khususnya Pasal 156a KUHP, UU Penodaan Agama, dan UU ITE, bermasalah secara substantif karena tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga dalam penerapannya, menurut SETARA Institute, hukum penodaan agama digunakan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak secara sewenang-wenang pada banyak spektrum kasus; dari soal asmara, penanganan jenazah, sampai kriminalisasi kelompok agama minoritas.

Ketiga, mencermati perkembangan kasus kriminalisasi Nakes tersebut, pihak kepolisian merupakan salah satu pihak yang mesti dipersoalkan. Kepolisian, dalam kasus ini Polresta Pematangsiantar, mestinya menegakkan hukum secara objektif, profesional, dan adil. Proses penegakan hukum oleh pihak kepolisian tidak boleh tunduk pada tekanan massa dan kelompok tertentu, termasuk Majelis Ulama Indonesia, sebab fatwa MUI sekalipun bukanlah bentuk dari peraturan perundang-undangan dalam hirarki hukum positif di Indonesia.

Keempat, belajar dari kasus kriminalisasi Nakes di Pematangsiantar sebagai salah satu yang menyita perhatian publik dari ratusan kasus penodaan agama yang terjadi, SETARA Institute mendesak kepolisian untuk melakukan moratorium penggunaan pasal-pasal penodaan agama hingga adanya pedoman tertulis tentang penanganan kasus penodaan agama yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Baca Juga  Ketua DPD RI Doakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa segera Sembuh dari Covid-19

Dalam konteks ini, SETARA Institute mendesak Kapolri untuk segera mengeluarkan Perkap mengenai hal tersebut, untuk mencegah jatuhnya korban kriminalisasi secara sewenang-wenang menggunakan pasal-pasal penodaan agama.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *