oleh

Azis Syamsuddin: Kehadiran ‘Virtual Police’ Harus Tetap Perhatikan Hak Masyarakat

JAKARTA,sumselpost.co.id – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi dibentuknya Polisi Virtual atau “Virtual Police” yang diprakarsai Polri. Namun ia mengingatkan, kehadiran “Virtual Police”  tersebut harus tetap memperhatikan hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat.

“Saya mengapresiasi kehadiran ‘Virtual Police’ untuk menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di ruang digital. Namun saya mengingatkan Kepolisian untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya,” tegas Azis dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).

Menurut dia, jangan sampai kehadiran Polisi Virtual tersebut membatasi kebebasan berpendapat, karena sudah dijamin oleh UUD 1945. Karena itu Azis meminta Kepolisian memberikan penjelasan mengenai urgensi adanya Polisi Virtual dan mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat terkait kegiatannya.

Langkah itu agar ‘Virtual Police’ tidak mendapatkan pertentangan oleh masyarakat. Ia berharap Kepolisian melakukan pendekatan humanis dan persuasif saat mengingatkan masyarakat yang melakukan kesalahan di ruang digital.

Hal itu menurut Waketim Golkar itu, agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak melewati batasan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. “Jika ada yang melakukan kesalahan di media sosial, maka Polri harus lebih mengutamakan teguran terlebih dahulu dengan baik dan mengingatkan akun tersebut sampai masyarakat paham dan tidak akan mengulanginya kembali,” tambahnya.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah memberikan 12 kali peringatan ke akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks, yang merupakan bagian dari Polisi Virtual terkait penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Pada 24 Februari 2021 dikirimkan melalui DM (Direct Message) sebanyak 12 peringatan Polisi Virtual kepada akun medsos. Kami sudah mulai jalan,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi. Dia menjelaskan peringatan “Virtual Police” tersebut berkaitan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang kesadaran budaya beretika dalam dunia digital.

Baca Juga  LaNyalla Bangga RI Berhasil Ekspor Masker dan Alkes Senilai Rp 2,97 T Saat Pandemi

Dalam SE Kapolri tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Dalam surat tersebut ada 11 poin yang harus dipedomani penyidik Polri dalam menegakkan UU ITE.(AM)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *