oleh

Fungsi Kesehatan Hewan dan Perternakan di Sumsel Stagnan, Komisi I DPRD Sumsel Gelar Rapat Bersama

PALEMBANG,SumselPost.-co.id– Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (DHI Cabang Sumsel,Ikatan Sarjana Perternakan Indonesia (ISPI) Cabang Sumsel,

Asosiasi Obat Hewan Indonesia Cabang Sumsel, Asosiasi  Perunggasan  Sumatera Selatan (Ampera), Asosiasi Inseminator  Indonesia Cabang Sumsel diruang rapat Komisi I DPRD Sumsel, Senin (22/2/2021).

Turut hadir Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar, anggota Komisi I DPRD Sumsel H Budiarto Marsul, Juanda Hanafiah, Saifuddin Aswari, Herman Ong, Thamrin, Ahmad Firdaus.

Menurut Drh  Fafrizal MM, ada bentuk keperihatinan pihaknya  asosiasi perhimpunan yang bergerak di bidang perternakan dan kesehatan hewan di Sumsel karena ada suatu fungsi kesehatan hewan dan perternakan  di Sumsel sepertinya

tidak bergerak untuk naik dan berkembang tapi lebih stagnan kemudian pihaknya mengkhawatirkan ada penurunan .

“Karena fungsi yang kami rasakan sangat rendah dan ini dialami asosiasi-asosiasi sendiri. Kita terlena terhadap program-program pemerintah yang dicanangkan berbentuk kegiatan tapi tidak menyentuh ke sektor riil,

usaha bidang perternakan itu sendiri, ada suatu fungsi yang harus kami sampaikan bahwa pembangunan  perternakan

dan kesehatan tidak melulu ke utusan produksi dalam arti penambahan populasi tapi ada satu hal yang sangat  akan menyentuh masyarakat dan ini akan menjadi bumerang,” katanya.

Masalah di sektor perunggasan menurutnya bila lebih dari 10 ribu unggas itu harus punya izin usaha perternakan dan Sumsel ada 7.500.000 dengan 300 lebih pengusaha diperunggasan

“Masalahnya tidak ada satupun perusahaan perternakan ayam di Sumsel yang punya perizinan usaha akibatnya masalah pelayanan pembinaan ini akan terhambat dan terkait masalah NKV ini menjadi masalah karena NKV

ini nomor kontrol venteriner itu sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah  terhadap usaha perternakan ayam menjadi jaminan sanitasi dan higinis produk yang dihasilkan,

Baca Juga  Travel Haji Umroh Minta Dispensasi Kebijakan Karantina Kepulangan

ini akan berefek besar bagi masyarakat dimana siapa yang menjamin produk telur  yang kita makan aman,” katanya.

Lalu masalah obat dimana perusahaan obat hewan yang ada di Sumsel ada 23 perusahaan obat hewan , setelah Pemkot Palembang mengeluarkan  Perwali Nomor 44  tahun 2018 baru ada lima yang mengajukan untuk mengurus izin, sedangkan Pemprov Sumsel belum ada satupun perusahaan memiliki izin.

“Akibatnya pelayanan, pembinaan karena obat yang diberikan ternak tanpa kontrol dokter hewan, sehingga terjadi ternak itu orang menggunakan obat-obatan tanpa kontrol, akibatnya kita yang makan ayam, makan sapi dosisnya yang jadi permasalahan,

kita tidak bisa melakukan pembinaan  kepada mereka, mereka tidak memiliki izin dan tidak ada keterikatan dengan pemerintah, ini harus ada pembinaan sehingga obat –obat ini terkontrol,” katanya.

Selain itu terkait perizinan  belum ada tata peraturan yang mengatur tentang itu termasuk ada belum ada peraturan daerah di Sumsel yang mengatur penyelenggaraan perternakan dan kesehatan hewan.

Lalu menurutnya sekitar 90 persen  sapi hewan kurban Sumsel berasal dari luar Sumsel yang pengawasan kesehatan hewan menjadi fungsi provinsi karena sapi Sumsel ada dari Jawa ,

NTB yang merupakan daerah yang tidak bebas dari zonosis (penyakit hewan yang bisa menular ke manusia) ini harus menjadi perhatian juga.

“Ada 18 kewenangan itu 80 persen kewenangan perternakan dan kesehatan hewan, lebih banyak lagi  itu masalah ke kesehatan masyarakat veteriner, itu adalah penyakit menular ke orang,“ katanya.

Selain itu pihaknya melihat sejak di gabung Dinas Perternakan dan Ketahanan Pangan Sumsel  fungsinya menjadi berkurang apalagi penempatan orang bukan orang punya kompetensi, ini menjadi persoalan.

“Harapan kami walaupun itu tetap digabung , lebih bangus lagi dipisah kembali ke bentuknya sebelum tahun 2016 dengan adanya Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan sendiri,” katanya.

Baca Juga  Sidang Mantan Anggota DPRD Bandar Sabu, Wartawan Dilarang Ketua Majelis Hakim Ambil Gambar

Sedangkan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel ,Ismail  berharap dengan adanya perubahan nomenklatur ini nanti pengisian jabatan akan menjadi bahan masukan pihaknya kepada Gubernur Sumsel berdasarkan aspirasi dan masukan para dokter hewan akan menjadi pertimbangan Gubernur Sumsel.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel  Antoni Yuzar mengatakan, kalau permintaan untuk dinas perternakan, berdiri sendiri tapi menurut pihak BKD berdasarkan perundang-undangan itu harus digabung masih terus dipelajari pihaknya.

“Masalah penempatan ASN disitu ternyata bukan kompetensinya ada lima disitu , disitu, mereka menyarankan ada profesi dokter disana minimal  3 dari lima posisi itu.

OPD terkait belum kita undang karena ini baru audiensi saja mereka , jadi akan kita tindaklanjuti dengan memanggil OPD terkait,” katanya.

 

(Dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *