Paslon PALI, Devi-Darmadi Optimis Menang di MK

Politik350 Dilihat
Post ADS

PALEMBANG,SumselPost.co.id – Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah mengumumkan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui rapat pleno terbuka

pada Selasa (15/12) lalu dengan dasar Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-kab/XII/2020.

Dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa pada Pilkada PALI perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) nomor urut nomor urut satu Devi Harianto SH MH dan H Darmadi Suhaimi SH (DHDS)

sebanyak 51205 suara, dan Paslon nomor urut dua Ir H Heri Amalindo MM dan Drs H Soemarjono (HERO) memperoleh 51863 suara.

Dimana membuat Paslon nomor dua lebih unggul 658 suara dari Paslon satu. Sehingga membuat tim DHDS melakukan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU kabupaten PALI tersebut.

Baca Juga  Ketua DPRD Sumsel Minta HIPAKAD Jadi Pionir Kampanyekan Disiplin Prokes

Calon (Paslon) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Devi Harianto SH MH dan H Darmadi Suhaimi SH mengaku optimis dalam memenangka gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada Pali.

“Pada prinsipnya ya alhamdulilah, kita menghadirkan saksi–saksi dengan fakta-fakta yang kami dapatkan,”

“pada dasarnya disitu gugatan kita bukan yang lain tapi PSU, pengumutan suara ulang, prisipnya satu orang memiliki 2 kali, itu terjadi di beberapa TPS,“ kata Devi, Kamis (19/2/2021).

Selain itu suara yang timbul C1 dengan absensi yang hadir itu beda, banyak surat suara keluar dengan absesnsi yang hadir, pertanyaaanya siapa yang memilih. “Disitu ada kelebihan suara,” katanya.

Selain, absensi di tandatangani oleh penyelenggara pemilu dengan tandatangan sama, apapun bentuknya, apapun permintaan  pemilih tidak di bolehkan penyelenggara menandatangani absensi itu.

Baca Juga  Yusmah Reza Zaini Nahkodai PKPI Sumsel

“Untuk PSU di seluruh kecamatan tapi ada beberapa TPS yang kita ajukan ada 54 TPS,” katanya.

Dia mengakui akan ada bukti tambahan yang akan diajukan ke MK, tapi prinsipnya yang pihaknya daftarkan  itulah TPS yang bermasalah.

“Kami diberi 2 hari, 3 hari, hari Senin KPU menetapkan suara, hari rabu masuk jam 00.00 jadi terdeteksi tim  54 TPS di 5 kecamatan tapi banyak lagi tapi kami lihat waktunya habis, kami masukkan yang terdeteksi lalu daftarkan ke MK,” katanya.

54 TPS tersebut ada yang dukungan mereka menang tapi ada juga yang kalah.

“Bukan masalah menang kalah, tapi penyelenggara disitu yang tidak jelas, ada beberapa TPS kita menang mutlak, tapi ada tambahan  suara yang tidak sesuai dengan absensi,” katanya.

Untuk jadwal sidang di MK tanggal 15, 17 Februari putusan sela (dilanjutkan atau tidak untuk pokok perkara, memenuhi syarat atau tidak).

Baca Juga  Anak Sopir Jadi Wali Kota, Kisah Inspiratif Perjalanan Imam Budi Hartono

“Alhamdulilah kita lanjut ke pokok perkara,” katanya.

Sedangkan jadwal putusan MK di tanggal 19 sampai 24 Maret 2021 tapi untuk tanggal 19 februari sampai 18 Maret masuk di pokok perkara persidangan.

“Harapan kita di MK sesuai fakta, gugatan kita meminta menggugurkan keputusan KPU dan kedua melaksanakan PSU sesuai di gugatan, kalau optimis, otomatis optimis,” katanya.

 

(Dk)

 

Post ADS

Komentar