oleh

Mahyudin: Tanpa UU Status BUMDes Bisa Timbulkan Persoalan Di Masyarakat

-Nasional-10 views

BANDUNG,sumselpost.co.id  – DPD RI berpandangan pentingnya Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes) untuk menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menyebutkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak memberikan kejelasan pengaturan yang konstruktif terhadap BUMDes.

Demikian disampaikan Mahyudin dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Urgensi dan Strategi Percepatan Pembahasan RUU BUMDes menjadi Undang-Undang Tahun 2021 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jumat, (5/2).

Menurut Mahyudin, data aspirasi daerah yang disampaikan kepada DPD RI terdapat dua belas (12) provinsi mengeluhkan status BUMDes yang hanya sebagai badan usaha saja.

“Pengembangan kerjasama BUMDes bersama pihak lainnya menjadi tidak mudah dilakukan dengan status badan usaha, bukan badan hukum. Status BUMDes yang tidak berbadan hukum berpotensi menjadi persoalan tumbuh kembangnya dalam memenuhi peran sebagai lembaga sosial dan komersial,” katanya.

Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan pentingnya maksud dan tujuan pengaturan BUMDes diatur dalam Undang-Undang tersendiri antara lain yaitu agar dapat memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Yang menjadi penting nantinya diatur dalam RUU BUMDes adalah mengenai penegasan permodalannya. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa hanya mengatur masalah permodalan BUMDes yang seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki desa dari kekayaan yang dipisahkan.

“DPD RI berpandangan bahwa kekayaan yang berasal dari desa sebagai modal BUMDes seharusnya diatur dalam regulasi tersendiri. Jika BUMDes terjadi pailit, siapa yang akan menanggung hal tersebut? Karena masalah kepailitan ini tidak mempunyai pengaturan yang sinergi antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menterinya dalam pertanggungjawabannya,” ungkapnya.

Baca Juga  Fraksi PKS Desak Malaysia Usut Tuntas dan Hukum Setimpal Pembuat Parodi Lagu Indonesia Raya

Tim Ahli RUU BUMDes dari DPD RI, Sofyan Sjah menyatakan RUU BUMDes penting karena ke depan BUMDes dapat menjadi kekuatan ekonomi yang kuat di desa. “BUMDes diorientasikan mengelola usaha, investasi di desa dan disaring oleh BUMDes, terkait mana investasi yang layak dan pro kepentingan rakyat,” jelasnya.

Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Wargiyati mendukung perwujudan BUMDes menjadi Undang-Undang. “Sekarang saja BUMDes sudah maju dan ada yang bisa omsetnya besar. Tetapi memang belum merata di seluruh Indonesia. Perlu dukungan dari Pemerintah dan semua pihak untuk mewujudkannya. BUMDes juga wajib memberdayakan potensi desa lokal yang ada di desa,” tambahnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *