PALEMBANG,SumselPost.co.id – Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2021,
ada tiga catatan yang menjadi stresing Kemendagri, yaitu hibah dan Bantuan Sosial (Basos), Anggaran Kesehatan yang hanya 5, 12 persen dan keterlambatan pembahasan APBD.
Khusus anggaran kesehatan Sumsel di APBD TA 2021 yang hanya 5.12 persen yang janji pihak Pemprov Sumsel akan ditambahkan melalui Bantuan Gubernur (Bangub),
Komisi V DPRD Sumsel mempertanyakan bentuk bantuan dan mekanismenya kedepan.
“Tinggal kita tunggu tehnis, bentuk bantuannya apa, mekanismenya bagaimana, karena jujur saja ketika kita mempertanyakan anggaran kesehatan
dan kependidikan itu khan ada persepsi yang masih berbeda tentang itu, cara menghitungnya,” kata Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis, Selasa (12/1/2020)
Menurut politisi PDIP ini dalam APBD Sumsel selain fungsi kesehatan juga dihitung ada fungsi pendidikan. tapi ada yang menghitungnya secara global, begitu juga dengan anggaran kesehatan.
“Tidak ada sangsi dalam evaluasi APBD 2021 kemarin jika anggaran kesehatan tidak mencapai 10 persen, hanya jadi catatan, ketika dana kesehatan dihitung dari bantuan gubernur itu, kita mau lihat mekanismenya bagaimana, yang dibantu ada,” katanya.
Karena anggaran kesehatan tersebut menurutnya nantinya akan masuk keseluruh OPD dan bukan hanya di Dinas Kesehatan saja nantinya.“Bentuknya bagaimana, mekanismenya bagaimana,” katanya.
Sedangkan anggota Banggar DPRD Sumsel M Oktafiansyah ST MM mengatakan , berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Sumsel TA 2021
ada tiga hal menjadi catatan yaitu soal dana hibah yang dikembalikan kepada OPD masing-masing dan bentuknya barang bukan uang.
“Kedua masalah keterlambatan pembahasan anggaran, kita harapkan kedepan jangan terlambat karena menurut undang-undang pengajuan dari pihak eksekutif itu
paling lambat bulan Juli sudah masuk ke DPRD ada stresing Mendagri kedepan jangan sampai terjadi keterlambatan,” kata anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan kota Pagaralam ini.
Dan ketiga masalah anggaran kesehatan yang tidak sampai 10 persen atau diangka 5,12 persen.
“Tapi jawaban dari pihak eksekutif tadi itu ditambahkan di bangub untuk menutupi angka 5 persen tadi,” katanya
(Dk)
Komentar