PALEMBANG,Sumselpost.co.id – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini belum pernah di ajak rapat koordinasi dengan pihak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
terkait sosialisasi penerima vaksin corona buatan Sinovac Biotech, China, yang bekerjasama dengan PT. Bio Farma tersebut.
“Saya belum di ajak rapat koordinasi dengan forkompinda untuk vaksin ini,” kata Ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati, Minggu (10/1/2021).
Dia memastikan pemerintah tidak akan menyengsarakan ataupun membuat masyarakat penerima vaksin sinovac menjadi malah tidak sehat.
“ Memang ada beberapa kreteria yang boleh menerima vaksin , pertama usia , kedua ada beberapa penyakit yang tidak boleh di vaksin, contoh mereka tidak mengidap diabetes melitus, tidak mengidap reumatik autoimun,
tidak mengidap penyakit jantung dan ada beberapa penyakit lainnya , sehingga hal ini perlu nanti di cek kembali kondisi masyarakat yang memang harus di wajibkan untuk menerima vaksin,” kata politisi partai Golkar ini,” katanya.
Pastinya menurut Anita, yang pertama menerima vaksin ini adalah tenaga kesehatan.
“Saya selaku ketua DPRD Sumsel belum bicara keseluruh fraksi namun kiranya kalau memang ini sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat kita harus menerima vaksin tentunya kita harus patuh ,” katanya
sembari mengaku saat ini vaksin tersebut masih di uji di BPOM dan masih menunggu sertifikat halal dari MUI.
Anita mengaku dirinya sendiri memiliki riwayat penyakit reumatik autoimun yang kelihatannya sehat tapi setiap sore dirinya kesakitan malahan mengangkat tangan tidak kuat.
Namun mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini mengaku akan melakukan konsultasi lagi dengan dokter,
apakah betul kalau reumatik autoimun dilarang untuk menerima vaksin, sehingga hal ini perlu di cek , jangan sampai nanti justru vaksin itu manfaatnya tidak maksimal.
“Nah itu ternyata tidak boleh salah satunya, orang yang pernah terkena covidpun tidak boleh menerima vaksin, nanti saya juga sampaikan sebelum vaksin di berlakukan di Sumatera Selatan tentunya sosialisasi masyarakat yang diperbolehkan menerima vaksin itu yang seperti apa,
seperti yang saya baca ada beberapa kreteria dan itu harus di sosialisasikan, tentunya yang mensosialisasikan adalah dinas kesehatan yang sangat paham , sayapun hanya membaca dimedia apakah itu benar atau tidak,” katanya.
(Dk)
Komentar