PALEMBANG, SumselPost.co.id – Sidang lanjutan perkara kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 4 Kg dan ribuan butir pil ekstasi yang menjerat mantan anggota DPRD Palembang, Doni SH
beserta lima terdakwa lainnya kembali digelar pengadilan negeri (PN) Palembang, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (5/1/2021).
Namun sangat disayangkan dalam sidang tersebut, ketua PN Palembang yang juga selaku ketua majelis hakim Bongbongan Silaban SH LLM,
melarang wartawan yang biasa meliput digedung peradilan tersebut mengambil foto atau gambar pada saat dimulainya sidang.
Bahkan dihadapan pewarta PN Palembang, Bongbongan Silaban mengatakan larangan mengambil foto dan gambar itu berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
Tidak hanya dirinya, salah satu panitera PN Palembang, juga mendatangi wartawan yang berada diruang sidang dan melarang awak media saat mengambil gambar jalannya sidang. Bahkan panitera menyuruh wartawan keluar dari ruang sidang.
“Mohon maaf kepada para awak media sebagaimana surat edaran berlaku tata tertib larangan untuk mengambil gambar atau semacamnya selama jalannya persidangan,” Ucap Bongbongan saat akan memulai sidang.
Dirinya mengklaim bahwa larangan itu sudah berlaku mulai hari ini dan terkesan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu,
mengenai teknis pengambilan foto dan gambar diperbolehkan selama 10 menit sebelum dimulai sidang.
“Pada saat sidang sudah berjalan tidak diperbolehkan lagi mengambil gambar apapun agenda sidangnya,” katanya lagi kepada awak media.
Dari pantauan diruang sidang lainnya seperti agenda pemeriksaan saksi perkara dugaan korupsi yang menjerat wakil bupati OKU Timur terlihat masih memperbolehkan untuk mengambil gambar sidang.
Terpisah, salah satu wartawan TVRI Tajedi Busnan, mengaku sangat kecewa atas adanya pelarangan mengambil gambar saat sidang.
“Sedangkan dipantau sama media saja banyak persidangan yang diduga siluman apalagi tidak diizinkan seperti ini disinyalir akan memperparah mafia peradilan,” tegas Tajedi.
Menurutnya, pelarangan itu seperti telah mengakangi undang-undang kebebasan pers dalam memberikan informasi dimana SEMA lebih tinggi dari pada Undang-Undang,
dalam hal ini masyarakatlah juga yang dirugikan karena informasi terutama dibidang peradilan telah dibatasi.
(Rel)
Komentar